Budiman Sudjatmiko Bela Gibran Soal Dinasti Politik: Seorang Politisi Ingin Anaknya Masuk ke Politik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko menanggapi tudingan dinasti politik yang dialamatkan kepada keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia pun tidak sepakat dengan anggapan tersebut.

Hal ini menyusul pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun boleh maju sebagai capres ataupun cawapres di Pilpres 2024.

Baca juga: Tak Setuju Anggapan Politik Dinasti, Relawan Propas Dukung Gibran Jadi Cawapres Prabowo

"Begini kalau soal kita bicara klan politik ya, klan politik banyak juga di negara-negara demokrasi lain, di Amerika Serika ada Bush Family, ada namanya Kenedys, segala macam," kata Budiman di rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Kendati demikian, Budiman menyatakan bahwa keputusan dipilih atau tidaknya Gibran tergantung Prabowo. Sebab, seorang politikus yang memiliki anak tentunya berharap anaknya juga bisa masuk ke politik.

"Menurut saya ini sekali lagi tergantung dari apakah Prabowo sanggup. Karena begini seorang politisi yang punya anak politik memang pasti punya cita-cita kan ya," katanya.

Lebih lanjut, Aktivis 98 ini pun mengingatkan bahwa maju atau tidaknya Gibran menjadi cawapres ditentukan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Tapi ingat Mas Gibran secara politik lebih terikat dengan Bu Megawati ketimbang Pak Jokowi, ya atau tidaknya tergantung negosiasi Pak Prabowo dengan Bu Megawati," tutupnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 soal uji materiil batas usia 40 tahun untuk menjadi capres-cawapres. Dengan begitu, Gibran bisa maju di Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan seseorang bisa maju sebagai capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun sepanjang yang bersangkutan pernah dan sedang menjadi kepala daerah.

Dalam pertimbangannya, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945.

MK juga menegaskan, dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih. Termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden.

Putusan sidang ini segera berlaku mulai dari Pemilu 2024 dan seterusnya.