Menghitung Kemungkinan Jokowi dan Megawati Saling Berhadap-hadapan di Pilpres, Ini Analisis Pengamat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak pihak yang menilai atau sekadar berspekulasi bahwa hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang tidak baik-baik saja.

Banyak isu-isu di luar yang disebut menjadi faktor alasan ketidakharmonisan kedua tokoh tersebut.

Namun yang paling kuat adalah soal dukung-mendukung calon presiden 2024 yang membuat hubungan keduanya kurang mesra.

Jokowi, yang "konon" tak dilibatkan dalam pemilihan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP, semakin dekat dengan Prabowo Subianto, calon presiden Partai Gerindra.

Apalagi setelah PSI, yang belakangan hubungannya dengan PDIP sedikit memanas, mendapuk Kaesang Pangarep, putra bungsu presiden, menjadi Ketua Umum partai tersebut.

Sebelum Kaesang resmi menjadi ketua umum, PSI juga memiliki hubungan yang harmonis dengan Prabowo, calon kompetitor Ganjar di Pilpres 2024.

Bahkan, PSI juga menggugat ambang batas usia calon presiden, di mana mereka ingin Mahkamah Konstitusi merevisi usia minimal menjadi calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35.

Tujuannya membuka peluang Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, bisa masuk bursa calon wakil presiden.

Gibran digadang akan digaet Prabowo Subianto menjadi cawapresnya

Jokowi sendiri dikabarkan masih menghitung matang langkah politiknya di 2024.

Rencananya yang ingin menduetkan Prabowo dan Ganjar Pranowo sepertinya sulit terwujud.

Kini, akankah Jokowi terus mendukung Prabowo atau berbalik kembali ke Ganjar Pranowo?

Saat ditanya apakah Jokowi bisa berhadap-hadapan dengan Megawati di Pilpres 2024, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa angkat bicara.

"Peluang seperti ini saya kira cukup terbuka ya, per hari ini saja Jokowi secara tidak langsung telah mengambil posisi berhadapan langsung dengan merestui Kaesang menjadi Ketum PSI," katanya.

Ia menilai, keputusan yang akan diambil Jokowi nanti akan bergantung pada persoalan kepentingan juga menjadi penting bagi Jokowi.

"Bagaimana kemudian mengamankan beberapa proyek strategis nasional yang digarap oleh pemerintahannya. Ia harus memastikan itu semua bisa terus berjalan setelah dirinya tak lagi menjadi presiden."

"Dugaan saya bahwa Jokowi siap berhadap-hadapan dengan Mega karena ini persoalan bagaimana keberlanjutan program. Misalnya ada sikap keragu-raguan Jokowi jika Ganjar berkuasa, karena orientasi kekuasaan akan berpindah di tangan Mega secara tidak langsung. Hal ini juga secara tidak langsung mengancam posisi Jokowi dan kepentingan politik keluarganya," kata Herry.

Menyinggung soal Gibran, ia menilai peluang putra sulung Jokowi menjadi cawapres adalah sebuah kemungkinan.

"Sama halnya ketika Kaesang secara political career cepat melejit duduk menjadi Ketua Umum parpol, saya kira ini sah-sah saja di kemudian hari."

Wacana Jokowi gantikan Megawati

Belakangan muncul wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

Wacana tersebut pertama kali digulirkan oleh Mohammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati.

Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca-2024 di Harian Kompas pada Sabtu (30/9/2023).

Sebagaimana diketahui, masa kerja Jokowi sebagai presiden akan berakhir pada 2024 mendatang.

Melihat situasi tersebut, Guntur berpendapat, ke depan Jokowi tetap dibutuhkan untuk berada dalam lingkaran kekuasaan dan pemerintahan, paling tidak sebagai ketua umum partai politik.

"Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan," kata Guntur dalam opininya.

Ia pun mengusulkan Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP mengingat usia Megawati tidak lagi muda.

"Apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDIP sebagai ketua umum PDIP dan Megawati menjadi ketua dewan pembinanya?" ucap Guntur.

Guntur melanjutkan, menurutnya, Jokowi merupakan anak ideologis Bung Karno karena selama menjabat di pemerintahan mampu melaksanakan ide-ide Bung Karno.

"Yang berarti selama 22 tahun di pemerintahan, Jokowi konsisten melaksanakan ide-ide Bung Karno," ungkap Guntur.

Karenanya, Guntur menilai langkah Jokowi untuk menjadi ketua umum PDIP sangat dimungkinkan dan sudah barang tentu kalau mau dilakukan melalui suatu kongres luar biasa yang benar-benar demokratis.

"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya. Masalahnya adalah, apakah Megawati, Jokowi, dan partai mau?" imbuhnya.