Anies Baswedan Singgung Masalah Pinjol: Regulasi Harus Ketat, Perlu Reformasi

TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyinggung masalah pinjaman online (pinjol) yang mencekik masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Anies Baswedan dalam kunjungannya ke Institut Madani Nusantara di Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu (20/9/2023).

Dalam kunjungannya, Anies berpidato dan berdiskusi dengan sejumlah mahasiswa di Sukabumi dari mulai wawasan bernegara hingga masalah pinjol.

Baca juga: Peta Kekuatan Partai Politik Pendukung Anies Baswedan Capres 2024

Ia menyoroti masyarakat, terutama yang ekonominya kecil dan mikro, membutuhkan akses terhadap keuangan.

Namun, saat ini akses pembiayaan melalui jalur keuangan formal menyulitkan masyarakat kebanyakan.

"Masyarakat banyak membutuhkan akses kepada keuangan," kata Anies, dilansir kanal YouTube KompasTV, Kamis (21/9/2023).

"Dan kebanyakan akses pembiayaan itu melalui jalur keuangan formal yang menyulitkan bagi masyarakat kebanyakan," tuturnya.

Anies Baswedan kemudian menegaskan pinjol harus memiliki regulasi yang ketat.

Bukan hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan perlu adanya reformasi di sektor keuangan.

Hal itu dibutuhkan supaya masyarakat kebanyakan dapat memperoleh peminjaman di bank dengan prosedur yang lebih sederhana.

Bagaimanapun, keberadaan pinjol dan sulitnya akses untuk memperoleh keuangan telah menciptakan penyakit di masyarakat.

Bahkan tak jarang masyarakat yang terlilit hutang mengakhiri hidupnya karena terus mendapatkan teror dari pinjol.

"Koperasi-koperasi simpan pinjam kemudian ada juga BMT itu semua banyak melakukan fasilitas peminjaman di bawah," ujar Anies

"Pinjol sendiri harus ada regulasi yang ketat."

"Kemudian yang kedua, sektor keuangan kita harus ada reformasi."

"Supaya memudahkan agar rakyat kebanyakan bisa mendapatkan peminjaman di bank dengan prosedur yang lebih sederhana supaya bisa melayani mereka yang ekonominya kecil dan mikro," terangnya.

Contoh Kasus Pinjol