PKS Setujui Desakan Demokrat, Anies Baswedan Diminta Segera Umumkan Cawapresnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyetujui desakan partai Demokrat yang meminta bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan untuk segera mengumumkan calon wakil presiden (cawapres) yang dipilihnya di Pilpres 2024.

Ia menuturkan bahwa pilpres bakal digelar dalam waktu 6 bulan lagi. Karena itu, diperlukan segera deklarasi capres dan cawapres agar bisa langsung terjun ke masyarakat.

"Kita setuju segera deklarasi, kenapa karena ini tinggal 6 bulan lagi nih. Waktu 6 bulan itu waktu paling minimal untuk kita bisa penetrasi ke akar rumput yang efektif," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Mardani menjelaskan bahwa Anies Baswedan tak memiliki kemewahan seperti bacapres lainnya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang memiliki panggung hingga pendaftaran capres dan cawapres.

"Yang kita tidak miliki waktu, kemewahan lain kalau Pak Prabowo katakan, mas Ganjar itu punya, Prabowo panggungnya panjang, mas Ganjar sampai September ini masih oke, terus PDIP punya infrastruktur yang bagus," jelasnya.

Oleh sebab itu, kata Mardani, partainya pun setuju dengan Demokrat. Sebaliknya, Ia meminta Anies tidak menunggu lama menunggu momentum pengumuman cawapres.

"Jadi saya setuju, kita perlu segera deklarasi dan jangan menunggu yang tidak pasti sebenarnya yang pasti sudah ada," tandasnya.

Sebelumnya, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mendesak agar bakal calon presiden (bacapres) koalisi perubahan Anies Baswedan segera mengumumkan calon wakil presiden (cawapres) yang menjadi pendampingnya.

Kamhar mengatakan, kriteria cawapres Anies Baswedan sudah jelas. Karena itu, tidak perlu menunggu lagi untuk mengumumkan sosok cawapresnya.

"Terkait cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Mas Anies. Kriterianya sudah jelas, tak elok jika kemudian terbangun narasi yang terkesan mendikte," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Senin (21/8/2023).

Ia pun mengingatkan piagam kerjasama tiga partai koalisi perubahan. Dalam poin keempat, Koalisi Perubahan untuk Persatuan bakal mengumumkan capres dan cawapresnya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Saat ini kita telah melewati separuh jalan penandatangan deklarasi menuju Pilpres, artinya sudah kelamaan. Lagipula tak ada argumentasi logis secara politik untuk menunda-nunda. Koalisi lain mungkin menunggu putusan MK terkait batas umur minum Cawapres, kita tidak demikian," jelasnya.

Ia menilai deklarasi paket komplit tersebut mesti disegerakan karena Anies tak memiliki kemewahan berupa dukungan elektabilitas yang jauh mengungguli kompetitor. Anies juga tak memiliki kemewahan sebagai penguasa atau didukung penguasa.

"Satu-satunya kemewahan yang masih dimiliki saat ini, adalah waktu. Momentum itu diciptakan (by design) bukan terberi (given), deklarasi paket komplit bisa menjadi momentum politik yang baik bagi Koalisi Perubahan," jelasnya.

"Masih ada waktu yang tersedia untuk mengejar ketertinggalan dan membalik keadaan. Ini yang mesti dicermati secara seksama, salah menghitung waktu, sesal kemudian. Kita semua tak ingin itu terjadi," sambungnya.