Dukung Prabowo Ketimbang Ganjar, Pengamat: Iman Politik Budiman Mau Pisah dengan PDIP

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko ingin berpisah dengan partai berlambang banteng tersebut.

Hal ini menanggapi pilihan Budiman yang mendukung bacapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Prabowo Subianto ketimbang bacapres PDIP, Ganjar Pranowo lewat deklarasi di Marina Convention Center di Semarang pada Jumat (18/8/2023) lalu.

"Bagi saya, secara prinsip kalau Budiman Sudjatmiko sudah mendeklarasikan dukungan politiknya kepada Prabowo, itu artinya Budiman iman politiknya sudah ingin pisah jalan dengan PDIP dan tidak mengusung Ganjar Pranowo," katanya dalam program Kabar Petang di YouTube tvOne, Minggu (20/8/2023).

Adi pun menilai dukungan Budiman ke Prabowo adalah hal wajar dalam tiap pemilu, yaitu ketika sebelumnya menjadi lawan tetapi kini menjadi kawan.

Padahal, sambungnya, Budiman merupakan sosok yang kerap mengkritik Prabowo sejak Pemilu 2014 lalu.

"Saya ingin menegaskan, biasanya jelang pilpres itu, ini adalah jadi tempat musim semi soal bagaimana politik berganti musim."

"Mengapa saya sebut berganti musim? Biasanya dulu adalah lawan dan saat ini menjadi teman. Dulu biasanya caci maki, kini jadi muji-muji, inilah yang terjadi pada Budiman Sudjatmiko," katanya.

Baca juga: Buntut Deklarasi Prabowo, Nasib Budiman Sudjatmiko di PDIP Ditentukan Besok, Ini Dua Opsi Sanksinya

Adi juga menganggap dukungan Budiman ke Prabowo lantaran sudah tidak menjadi tokoh sentral di PDIP.

Sehingga, dengan dukungan ke Prabowo, Budiman dapat memperoleh sorotan dalam dunia politik Tanah Air.

"Mungkin Budiman saat ini dianggap tidak penting dan tidak punya tempat di PDIP sehingga Budiman butuh ekspose dan eksistensi politik yang lebih besar sehingga mengarah ke Prabowo Subianto," ujar Adi.

Namun, di sisi lain, Adi turut menyoroti latar belakang Budiman sebagai aktivis '98 yang turut mengkritik Orde Baru dan kerap berbicara lantang terkait dugaan keterlibatan Prabowo dalam berbagai peristiwa '98 tetapi kini justru mendukung sebagai capres.

Menurutnya, dengan dukungan ke Prabowo, Budiman harus mengganti kosa kata politiknya yang sebelumnya menyebut Orde Baru adalah era keterpurukan menjadi keemasan.

"Atau misalnya Budiman ini mengubah istilah penculikan yang sering diulang-ulang saat itu mengkritik dan menyerang Prabowo Subianto, itu bukan penculikan tapi adalah upaya mengamankan," tegas Adi.

Dua Opsi Sanksi Budiman dari PDIP usai Dukung Prabowo: Mundur atau Dipecat!

Deklarasi Budiman mendukung Prabowo pun telah membuat PDIP bakal memberikan sanksi tegas.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut sanksi tersebut akan diumumkan oleh DPP PDIP besok, Senin (21/8/2023).

Hasto mengatakan, pengumuman sanksi terhadap Budiman tersebut akan disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

Dirinya menyebut, hanya ada dua opsi sanksi yang bakal dijatuhkan terhadap Budiman terkait dukungannya ke Prabowo.

"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas."

"Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, Minggu (20/8/2023).

Hasto turut mengomentari terkait kubu Prabowo yang dianggap telah membajak Budiman.

Baca juga: Hasto Bicara Aksi Devide Et Impera Prabowo-Budiman di Jateng: Justru Bangkitkan Militansi Kader PDIP

Ia menilai, hal tersebut membuktikan bahwa kubu Prabowo tidak percaya diri dalam menghadap Pilpres 2024.

"Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide at impera," kata Hasto.

"Dengan melakukan politik devide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana meskipun sebelumnya telah mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo, sehingga langkah-langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan," sambungnya.

Hasto pun mengomentari terkait lokasi dukungan Prabowo dan Budiman yang berada di Semarang.

Menurutnya, aksi Budiman tersebut akan membuat kader PDIP di Jateng semakin solid.

Lantas, Hasto pun mengungkit saat Pemilu 2019, kubu Prabowo membangun posko di Solo yang merupakan tempat kelahiran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan peristiwa tersebut, Hasto mengatakan semangat dan militansi kader dan pendukung PDIP semakin besar.

"Apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah."

"Ini membangkitkan militansi seluruh kader-kader PDI Pejuangan," tegasnya.

Budiman Berharap Tak Dipecat Buntut Dukung Prabowo

Terpisah, Budiman pun berharap dukungannya terhadap Prabowo tidak membuatnya dipecat sebagai kader PDIP.

"Karena pada akhirnya partai katakanlah mengambil kesimpulan dengan argumentasi ketika saya diwawancarai, ketika saya pidato kemarin, ketika wawancara dimuat oleh media teman-teman akibat wawancara ini," kata Budiman pada Sabtu (19/8/2023).

Meski begitu Budiman berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis.

"Ada benarnya juga kenapa tidak dipertimbangkan untuk membangun aliansi strategis dengan Gerindra, misal seperti itu," kata Budiman.

"Sehingga kemudian tindakan saya salah, tapi sanksinya tidak harus dipecat. Saya sih berharap itu, dan saya masih percaya partai saya akan mengambil juga pilihan itu salah satunya," harapnya.

Baca juga: Pengamat Politik: Budiman Sudjatmiko Sangat Mungkin Dipecat, PDI Perjuangan Partai Tegas Disiplin

Sebelumnya, pada deklarasi dukungan terhadap Prabowo, Budiman mengungkapkan alasannya tidak mendukung bacapres PDIP, Ganjar Pranowo.

"Indonesia butuh kepemimpinan yang strategik. Pak Ganjar baik, bukan buruk ya. Tapi Indonesia butuh kepemimpinan yang strategik untuk hari ini," katanya.

Menurutnya, ke depan Indonesia butuh pemimpin yang bisa melihat keadaan global seperti kondisi ekonomi, teknologi, perang dan masalah-masalah lainnya.

"Kita butuh kepemimpinan yang punya visi misi jangka panjang yang bisa menyelesaikan masalah kerakyatan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Rahmat Fajar Nugraha)

Artikel lain terkait Pilpres 2024