Respons PPP Sikapi Kritik Jusuf Kalla: Jokowi Wajib Terlibat Pencapresan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi wajib terlibat dalam pencapresan 2024.

Hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) agar Jokowi tak terlalu jauh mencampuri urusan Pilpres 2024.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy alias Rommy mengatakan Jokowi ingin agar presiden selanjutnya bisa melanjutkan pembangunan yang dirintisnya.

"Lho, Pak Jokowi wajib terlibat dalam pencapresan. Karena beliau memerlukan presiden lanjutannya yang mengerti dan melanjutkan mega-mega monumen pembangunan yang beliau rintis dan tinggalkan," kata Rommy kepada wartawan, Senin (8/5/2023).

Rommy menjelaskan Indonesia membutuhkan kontinuitas dalam pembangunannya.

Baca juga: JK Kritik Pertemuan 6 Ketua Umum Parpol di Istana, PDIP: Hal Itu Dilakukan Juga Presiden Sebelumnya

"Itu hanya bisa terjadi jika presiden penerus Pak Jokowi mengerti dasar filosofis dan persoalan-persoalan teknis yang menyertai pembangunan mega-mega proyek yang dibangun sepanjang pemerintahannya," ujarnya.

Sebelumnya Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK meminta Presiden Jokowi untuk tidak terlalu ikut campur dalam urusan politik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi RI.

Hal ini merupakan respons JK terkait pertemuan para Ketua Umum partai politik dalam lingkaran pemerintah Jokowi-Maruf Amin yang sebelumnya diundang ke Istana Negara.

Harusnya, jika melakukan pertemuan di Istana Negara, yang dibahas adalah soal pembangunan dan kemajuan negara, bukan soal politik dan koalisi.

Baca juga: Pengamat Menilai Kritik JK terhadap Jokowi soal Undang 6 Ketua Umum Parpol ke Istana Hal yang Wajar

"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di istana, membicarakan tentang urusan pembangunan. Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem). Tapi berarti ada pembicaraan politik" kata JK di kediamannya, Sabtu (6/5/2023).

Menurut JK, Jokowi harusnya mengikuti langkah Presiden sebelumnya seperti Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk tidak terlalu melibatkan diri dalam urusan politik.

Apalagi Jokowi telah memasuki babak akhir pemerintahnya.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," katanya.

Diketahui para petinggi parpol pendukung pemerintah diundang Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Mereka di antaranya Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.