Wacana Koalisi Besar Duet Prabowo dan Airlangga, Bagaimana Nasib Cak Imin?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai persoalan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bisa menjadi kendala terbentuknya wacana koalisi besar.

Koalisi besar ini disebut-sebut adalah gabungan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

KKIR merupakan bentukan dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara KIB adalah bentukan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Yang kelak menjadi problem bagaimana sisi kedua, yakni soal persoalan capres dan cawapres yang akan diusung saat KIB dan KKIR melebur," kata Agung kepada Tribunnews.com, Rabu (5/4/2023).

Baca juga: Pengamat Nilai Sebaiknya PDIP Diajak ke Koalisi Besar untuk Pastikan Menang Satu Putaran

Sebab, Agung menyebut jika KKIR tampaknya mendorong Prabowo Subianto sebagai capres dan KIB Airlangga Hartarto menjadi motor koalisi.

"Sehingga jika digabung kemungkinan hadirnya duet Prabowo-Airlangga," ujarnya.

Hanya saja, dia menanyakan peluang Cak Imin sebagai cawapres dari sisi KKIR dan Ercik Thohir yang didorong PAN dan PPP apabila duet Prabowo-Airlangga.

"Pertanyaan mendasarnya mengemuka, Bagaimana nasib pencawapresan Cak Imin di sisi KKIR atau Erick Thohir dalam konteks KIB yang kemarin sempat didorong oleh PAN-PPP?" tanyanya.

Di sisi lain, Agung menganggap peluang kemenangan Prabowo sangat kecil bila dipasangkan dengan Cak Imin atau Erick Thohir bila melawan Anies Baswedan.

"Karena Prabowo lebih membutuhkan sosok pendamping yang mampu merepresentasikan kekuatan massa atau basis politik di Jawa Tengah atau Jawa Timur," ungkapnya.

Karenanya, Agung menambahkan Prabowo harus membutuhkan figur seperti Ganjar Pranowo atau Khofifah Indar Parawansa agar bisa menang melawan Anies.

"Di titik inilah nama Ganjar serta Khofifah menjadi relevan," imbuhnya.

PKB Anggap Sulit

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul menilai wacana koalisi koalisi besar untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lebih rumit.

Menurut Jazilul, kerumitan terletak pada penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) seperti koalisi saat ini, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), dan Koalisi Perubahan.

"Jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu, bukannya lebih rumit lagi? Apakah nanti terkait pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar, pakai ukuran dan standar apa memutuskannya," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

Dia mencotohkan seperti koalisi yang dibangun Gerindra dan PKB kesulitan dalam memutuskan capres-cawapres.

"Orang kami berdua saja kesulitan memutuskan, apalagi berlima," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Namun, Jazilul menyebut pihaknya menunggu arahan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait wacana koalisi besar ini.

"Namun pengalaman yang berjalan, kerumitannya justru bagaimana menyusun format koalisinya, menentukan calon presiden dan calon wakil presiden dan juga portofolio yang akan dibuat," ungkapnya.

Baca juga: Penyatuan Koalisi KIR-KIB Dinilai untuk Memastikan Pilpres Menang Satu Putaran

Dia menambahkan wacana koalisi besar tersebut baru dibicarakan pada tingkatan elite.

Di sisi lain, Jazilul menjelaskan PKB belum mengkonfirmasi kepada cabang-cabang, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) termasuk kiai dan ulama untuk menyetujui wacana tersebut.

"Menurut saya masih banyak langkah, masih tahapan yang harus ditempuh sehingga koalisi besar itu terjadi," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden, di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).

“Cocok,” kata Jokowi.

Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para Ketum partai masing-masing. Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.

Dalam acara silaturahmi tersebut kata Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.

Presiden mengaku dalam pertemuan, ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik para Ketua Umum Partai yang banyak berbicara.

“Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja,” katanya.

Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Menurut Presiden hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para Ketum Partai.

“Nanti ditanyakan kepada ketua-ketua partai,” katanya.