Perbedaan Drama Politik Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024, Berikut Rangkumannya

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo digadang-gadang akan maju menjadi calon presiden atau Capres pada Pilpres 2024.

Bedanya saat ini, Anies Baswedan telah lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta dan sudah mengantongi tiket untuk maju Pilpres 2024.

Anies Baswedan mengantongi tiket Pilpres 2024 setelah Nasdem, Demokrat, dan PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan mengungkap dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sementara Ganjar Pranowo saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan belum mengantongi tiket untuk maju Pilpres 2024.

Ganjar Pranowo masih harus menunggu restu dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Mengapa NasDem Sambangi Sekber Gerindra-PKB dan Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan ke Anies?

Seperti diketahui, untuk Capres dari PDIP menjadi hak penuh Megawati Soekarnoputri dalam menentukannya.

Diketahui nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kerap menempati urutan teratas elektabilitas tokoh yang digadang-gadang akan maju menjadi Capres 2024.

Keduanya selalu masuk dalam tiga besar elektabilitas calon presiden.

Drama politik menghiasi Ganjar dan Anies menuju Pilpres 2024.

Baca juga: Ganjar Pranowo Sebut Kehadiran Megawati di Semarang Menjadi Istimewa

Berikut drama politik Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam menyongsong Pilpres 2024:

1. Ganjar Pranowo

Masa jabatan Ganjar Pranowo menjadi Gubernur Jawa Tengah akan berakhir pada 6 September 2023.

Pendaftaran capres cawapres untuk Pilpres 2024 dijadwalkan berlangsung 19 Oktober 2023-25 November 2023.

Dan pemilihan presiden akan digelar pada 14 Februari 2023.

Melihat akhir masa jabatan Ganjar, terlihat sangat mepet dengan waktu pendaftaran Capres 2024.

Meskipun begitu, PDIP yang menjadi tempat bernaung Ganjar Pranowo sudah memiliki satu tiket untuk mengusung pasangan Capres dan Cawapres.

Baca juga: Puja-puji Ganjar Pranowo pada Megawati saat Bertemu di Semarang: Sosok yang Kita Rindukan

PDIP saat ini memiliki 128 kursi di Senayan atau 22,26 persen.

Angak tersebut melebihi persyaratan batas ambang pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.

Meskipun banyak relawan yang sudah terbentuk untuk mendorong Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024, tetapi kuncinya tetap berada di Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Perjalanan Ganjar Pranowo menuju Pilpres 2024 cukup berliku.

Ganjar Pranowo sempat disukan bersitegang dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Isu tersebut muncul buntut dari tidak diundangnya Ganjar dalam sejumlah acara PDIP yang digelar di Jawa Tengah.

Baca juga: Terlihat Jemput Anies Baswedan di Bandara, Anggota DPRD NTB dari Partai Gerindra Terancam Dipecat

Diketahui pada Mei 2021, Ganjar tak diundang di acara HUT PDIP ke-48 yang digelar di Panti Marhaen Semarang.

Padahal, acara digelar secara daring dan luring.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPP Puan Maharani.

Dalam susunan acara tertulis bahwa seluruh kepala dan wakil kepala daerah se-Jawa Tengah diundang, kecuali Ganjar.

Kala itu, Ganjar pun mengakui bahwa dirinya tidak datang karena tidak diundang.

"Saya tidak diundang (acara PDIP)," kata Ganjar lewat pesan singkat, Minggu (23/5/2021).

Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul pun menjelaskan tidak diundangnya Ganjar dalam acara karena Gubernur Jawa Tengah itu berambisi maju pada Pilpres 2024.

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, ojo keminter (Kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar)," kata Bambang, Sabtu (22/5/2021).

Bambang mengaku telah memberi kode teguran kepada Ganjar, namun dia merasa tidak digubris.

"Wis tak kode sik, mok soyo mblandang, ya tak rodo atos (Sudah saya kode lebih dulu, kok makin keterlaluan, ya saya makin keras). Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya," katanya.

Kemudian saat momen Lebaran 2022, Ganjar juga tak diundang dalam acara halalbihalal DPD PDIP Jawa Tengah.

Saat itu, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, Ganjar tak diundang karena acara yang digelar pada 7 Mei 2022 itu hanya melibatkan kepala daerah dan struktur partai di tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah.

"Menurut informasi kan tidak diundang, kan sudah jelas kok bunyinya (dalam undangan), halalbihalal, Ketua Sekretaris DPC, Ketua DPRD dan Bupati Wali Kota, Wakil Bupati Wakil Wali Kota, Kota Kabupaten. Ya sudah memang tidak diundang," kata Rudy sebagaimana diberitakan Kompas.com, Jumat (13/5/2022).

Sementara, Ganjar mengaku dia tengah berada di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk menghadiri suatu resepsi pernikahan saat acara halalbihalal berlangsung.

“Kemarin kan acaranya, kata teman-teman, banyak (membahas) strategi pemenangan dari kabupaten-kota,” katanya dikutip dari Kompas TV.

Ganjar pun diketahui tak diundang dalam acara konsolidasi PDIP untuk pemenangan Pemilu 2024 Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang digelar di Semarang, Minggu (18/9/2022).

Padahal, acara itu dihadiri bupati dan wali kota di Jateng dari PDIP dan Puan Maharani.

Terkait ini, Bambang Wuryanto beralasan, Ganjar tak diundang karena acara tersebut memang hanya melibatkan kepala daerah pada level bupati dan wali kota.

"Ini yang diundang para DPC. DPC itu bupati, ketua dewan, di level itu. Karena itu tempatnya suara, oke?" katanya.

Bambang pun meminta publik tak meributkan soal tidak hadirnya Ganjar dalam acara ini.

"Jadi, enggak usah diperdebatkan lagi, understand (mengerti)?" katanya.

Salam Komando Ganjar dan Bambang Pacul

Ketegangan tersebut sempat mereda saat Bambang Pacul dan Ganjar Pranowo terlihat akrab dan kompak saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di Sekolah Partai, Jakarta, pada Senin (21/6/2022).

Ditemui dalam sela-sela Rakernas II PDIP, Rabu (22/6/2022), Bambang Pacul mengungkap makna penting dari salam komando antara dirinya dengan Ganjar Pranowo.

Menurut Bambang, salam komando menandakan dirinya dan Ganjar sudah dalam satu barisan mendukung keputusan partai menyangkut pesta demokrasi 2024.

"Artinya kami siap menerima komando. Pak Ganjar dan Bambang Pacul siap menerima komando sebagai sesama kader partai. Siapa yang beri komando? Paham sendiri. Jadi artinya sudah satu komando bos," kata Bambang Pacul.

Bambang pun memeragakan kedua tangannya diarahkan ke depan sambil bersiul saat mengungkapkan hal tersebut.

Bambang Pacul mengatakan salam komando antara Ganjar dengan dirinya menandakan ada satu frekuensi yang sama.

"Kalau bicara satu frekuensi dan tidak itu dikau yang mengartikan. Bambang Pacul tidak mengartikan, tetapi salam komando dimana pun artinya sama. Siap menerima perintah," ujar Pacul.

Sementara Ganjar mengungkapkan bahwa salam komando Bambang Pacul dan dirinya merupakan hal biasa.

Dimana, sejak dulu satu komando ikut perintah Ketua Umum Megawati

"Ya lah, (satu komando) dari dulu mah sama (ikut perintah Ketua Umum)," kata Ganjar.

Ganjar juga menjelaskan soal isu hubungannya dengan Bambang Pacul yang dikabarkan tidak baik.

Menurut Ganjar, itu merupakan hal biasa.

Ia lantas menyebut, bahwa hubungannya dengan Pacul ibarat prediksi cuaca yang kadang-kadang cepat berubah.

Ganjar juga mengingat momen kebersamanya dengan Bambang Pacul saat masih di Kampus hingga menjadi Anggota DPR RI.

"Itu biasa lah, namanya juga seperti ramalan cuaca. Kadang hujan, kadang panas, Mas Pacul itu di UGM temen saya, senior saya, dulu bareng di Kesekjenan bareng saya, di Badiklat bareng saya, di Fraksi bareng saya, jadi biasa saja buat saya," ungkap Ganjar.

Ia menambahkan, bahwa dalam komando itu tunjukkan dalam Rakernas, sebagai komitmen untuk tetap kompak dari perintah Ketua Umum.

"Targetnya ya kita semua mesti bekerja, sesimpel itu saja, dan semua tersenyum, dan mendapatkan respons dari Indonesia. Wah Rakernasnya kompak," jelasnya.

Dalam momen Rakernas tersebut, Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat membuka acara menyinggung soal manuver politik kader PDIP.

Dalam sambutannya kala itu, Megawati mengancam bakal memecat kader PDIP yang coba-coba bermanuver menjelang Pemilu 2024.

Megawati mengingatkan para kader PDIP agar tak bermain dua kaki.

Tentu saja, hal itu seolah ditujukan kepada Ganjar Pranowo yang kala itu namanya muncul dalam bursa Capres dari Partai NasDem bersama Anies Baswedan dan Andika Perkasa.

Menanggapi hal itu, Ganjar menilai semua kader pasti tersentil jika melalukan langkah politik zig zag.

Akan tetapi, dia menganggap pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam ranah personal.

"Ya semua merasa diingatkan kalau mereka memang zig zag, semua pasti merasa diingatkan dan itu Bu Mega tidak personal," kata dia kepada wartawan di sela-sela kegiatan hari kedua Rakernas di sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (22/6)/2022.

Ganjar menilai pernyataan Megawati sekaligus mengingatkan agar semua kader PDIP berada di satu rampak barisan partai. Dia mengaku tak keberatan dan sepakat dengan pernyataan tersebut.

"Ya Bu Mega mengingatkan kepada anak-anaknya untuk semuanya dalam satu rampak barisan, saya kira dalam konteks itu semua sepakat kok," kata dia.

"Kalau kita bicara perintah partai Ketua Umum yang sudah mendapatkan mandat pemegang hak prerogatif, ya briefing ini terjadi," imbuh Ganjar.

Ganjar dan Dewan Kolonel Dapat Sanksi dari PDIP

Kemudian sempat muncul juga sekelompok kader PDIP yang duduk di DPR RI menamakan diri Dewan Kolonel.

Kemunculan mereka dalam rangka mensosialisasikan keberhasilan Puan Maharani kepada publik.

Kehadiran mereka pun dibalas dengan munculnya Dewan Kopral oleh relawan Ganjar Pranowo.

Namun, akhirnya keberadaan Dewan Kolonel tersebut meredup seiring dengan adanya sanksi dari DPP PDIP.

Ganjar Pranowo pun mendapat sanksi dari DPP PDIP atas pernyataannya siap menjadi calon presiden (capres).

Ganjar Pranowo mendapat sanksi berupa teguran lisan.

Soal pernyataannya siap menjadi capres, Ganjar Pranowo mengakui jika hal itu telah menjadi diskursus publik.

Karena itu, Ganjar Pranowo kini siap menerima konsekuensi.

"Maka ketika di antara situasi seperti ini ada statement yang tadi saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan. Dan ini sebagai kader saya terima," kata Ganjar di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Ganjar mengatakan, dia bakal memperbaiki komunikasinya setelah mendapat sanksi dari PDIP.

"Tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki," ucapnya, dikutip dari Tribunnews.com.

Ganjar menyebut saat memberikan klarifikasi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa capres kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Pak sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan Ketum. Jadi semua pasti akan mengikuti," ujarnya.

Pihaknya pun saat ini bakal terus bekerja berupaya mengendalikan inflasi dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi dan ini bagian dari kita mendukung pemerintahan nasional," ucapnya.

Sementara, Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Ganjar.

"Jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader," kata Komaruddin Watubun di kantor DPP PDIP.

Komaruddin mengatakan pernyataan Ganjar menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.

"Meskipin tidak melanggar, tapi pernyataan ini menimbulkan multifafsir kdpada publik," ujarnya.

Komaruddin mengatakan, penegakan sanksi terhadap kader PDIP tak pandang bulu, termasuk soal Dewan Kolonel.

"Sama seperti jatuhkan sanksi pada teman-teman yang menamakan diri seperti Dewan Kolonel," ungkap dia.

Megawati Belum Mau Umumkan Capres PDIP

Dalam perayaan HUT ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa dirinya selaku ketua umum memiliki kewenangan menentukan kandidat capres.

"Saiki (sekarang) nungguin. Nggak ada, ini urusan gue," ujarnya dikutip dari YouTube PDI Perjuangan.

Kemudian, Megawati juga menyinggung ratusan media yang berbondong-bondong meliput jalannya HUT PDIP ke-50 yang digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut.

Padahal, kata Megawati, acara tersebut hanyalah seremonial.

"Ngopo to yo (kenapa ya) orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun. Karena ini yang ditunggu-tunggu kalau orang main taruhan ya masang. Sing arep (yang mau) diumumke ibu sopo (siapa)?" tegasnya.

Lebih lanjut, Megawati pun turut menyentil partai politik lain yang mengusung kandidat capres dari luar partai.

Hal ini pun turut diceritakan Megawati ke anaknya yaitu Puan Maharani.

"Gile enak aja, aku sampe lihatin. Aku bilang ke Mbak Puan 'lucu ya orang berpolitik sekarang. Kok kaya gitu ya? Gimana? Emang nggak punya kader sendiri?" kata Megawati sembari disambut riuh teriakan dan tepuk tangan peserta.

2. Anies Baswedan

Lain halnya dengan Anies Baswedan.

Anies Baswedan mendapat dukungan dari Partai NasDem beberapa hari menjelang dirinya lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta.

Anies Baswedan turun dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022.

Sementara, Partai NasDem sudah mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan Capres 2024 pada pada 3 Oktober 2022.

Anies Baswedan dideklarasikan langsung Ketua Umum DPP Partai NaSdem Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat.

NasDem pun saat itu memberikan keleluasaan kepada Anies Baswedan untuk menentukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024.

Setelah mendapat dukungan dari Partai NasDem, Anies Baswedan pun gerak cepat melakukan silaturahmi politik dengan mendatangi Markas Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022).

Saat itu, Anies Baswedan melakukan pembicaraan tertutup dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Setelah pertemuan tersebut mengemuka soal wacana duet Anies-AHY untuk Pilpres 2024.

Namun, dalam pertemuan tersebut belum terbangun kesepakatan-kesapakatan.

Anies Baswedan mengatakan saat itu, bila pihaknya dan Partai Demokrat akan melakukan pembicaraan lebih lanjut.

Setelah melakukan silaturahmi politik ke Partai Demokrat, Anies Baswedan pun menyambangi markas PKS di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (30/1/2022).

Saat itu kedatangan Anies Baswedan diterima Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Dalam pertemuannya, Anies Baswedan dan elite PKS membahas soal Pilpres 2024.

Sama seperti Partai Demokrat, dalam pertemuan tersebut Anies dan PKS belum sampai kepada kesepakatan politik.

Namun, sempat muncul wacana bila PKS menyodorkan nama Ahmad Heryawan untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan.

Dari rentetan aktivitas politik Anies Baswedan di bulan Oktober 2022, kemudian ketiga partai pun membentuk tim kecil.

NasDem sebagai partai politik pertama yang mendeklarasikan Anies Baswwedan mendorong agar ketiga partai segera mendeklarasikan Koalisi Perubahan.

Namun, hingga detik ini Koalisi Perubahan urung dideklarasikan.

Meskipun begitu lewat perwakilannya di tim kecil, NasDem, Demokrat, dan PKS terus menjalin komunikasi intesif untuk menghadapi Pemilu 2024.

Terlebih ketiga partai politik tersebt bila dilihat dari kekuatannya sudah bisa mengantongi satu tiket untuk mengusung pasangan calon presiden pada Pilpres 2024.

Jika digabungkan, ketiga partai politik memiliki total kursi di Senayan sebanyak 163 atau 28,34 persen.

Adapun rinciannya Nasdem 59 kursi atau 10,26 persen, Demokrat 54 kursi atau 9,39 persen, dan PKS 50 kursi atau 8,70 persen.

Tentu saja angka tersebut jauh melebihi syarat presidential threshold 20 persen.

Demokrat dan PKS Legowo Anies Tentukan Cawapres Sendiri

Setelah hampir tiga bulan lamanya Anies Baswedan menjajaki kerja sama politik bersama NasDem, Demokrat, dan PKS, akhirnya ketiga partai pun satu suara menyerahkan nama Cawapres kepada Anies Baswedan.

Padahal sebelumnya sempat terjadi tarik menarik antara Partai Demokrat dan PKS terkait nama Cawapres.

Partai Demokrat kukuh ingin AHY menjadi Cawapres pendamping Anies Baswedan.

Sementara PKS kukuh ingin mengajukan kadernya yakni Ahmad Heryawan untuk jadi Cawapres Anies Baswedan.

Hingga akhir, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengambil sikap untuk Cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan.

“Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan," kata AHY dalam keterangannya yang diterima, Kamis (26/1/2023).

AHY menuturkan dalam pembahasan tim kecil rencana Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final.

Menurutnya, dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.

"Adapun terkait bacapres, sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres 2024," ujarnya.

AHY menyebut pihaknya juga menyerahkan kepada Anies terkait cawapres pendampingnya sebagaimana telah disampaikan Partai NasDem.

Ia mengakui jika Partai Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai bacawapres.

“Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” ucap AHY.

Terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi.

“Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan," ungkapnya.

Karenanya, AHY menambahkan Partai Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang diusung.

"Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” imbuhnya.

Sikap AHY pun diikuti PKS.

PKS akhirnya menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan berdasarkan musyawarah Majelis Syuro ketujuh pada Agustus 2022, terdapat 3 kriteria capres yang bakal diusung.

Sohibul menyebut saat itu diputuskan kriteria yang pertama adalah sosok simbol perubahan.

"Kenapa perubahan? Karena kita ingin melihat Indonesia lebih baik ke depan," kata Sohibul di Gubug Makan Mang Engking Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/1/2023).

Kriteria kedua, kata Sohibul, adalah sosok nasionalis religius.

"Dia seroang yang memang memiliki karakteristik di satu sisi sangat agamis tapi juga merupakan tokoh yang nasionalis," ujarnya.

Sementara yang ketiga, Sohibul menuturkan sosok yang diusung harus memiliki elektabilitas berpeluang menang.

"Kami tidak memiliki istilah memiliki elektabilitas survei tertinggi karena dinamika hari ini tentu berbeda dgn dinamika pada saat 14 Februari 2024," ucapnya.

"Jadi yang penting dia kalau bisa disederhanakan masuk dalam tiga besar elektabilitas survei," sambung Sohibul.

Meski sudah menyatakan mendukung Anies, Sohibul menegaskan dukungan secara resmi akan disampaikan PKS pada 24 Februari mendatang.

"PKS akan menyampaikan eksplisit organisatoris untuk mendukung Bapak Anies Rasyid Baswedan pada Rapat Badan Majelis Syura PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2024,” katanya.

Sohibul Iman pun mengatakan semua partai politik (parpol) di rencana Koalisi Perubahan berhak untuk mengajukan kadernya sebagai cawapres.

"Tapi pada akhirnya pemilihannya itu diserahkan kepada capres," kata Sohibul Iman.

Namun, Sohibul memberikan catatan bahwa cawapres Anies harus bisa mendongkrak kemenangan.

"Jelas dari awal kami mengatakan selama cawapres yang dipilih itu mendongkrak kemenangan," ujarnya.

Ia juga memastikan jika PKS akan tetap bersama Partai Demokrat dan NasDem mengusung Anies, walaupun kadernya tak sebagai cawapres

"Siapapun dia tidak harus kader PKS, PKS tetap akan dalam koalisi ini," ungkapnya. (Tribunnews.com/ fersianus waku/ kompas.com/ kompas.tv)