Respons NasDem soal Cawapres Anies, AHY Setuju dalam Koalisi Tidak Boleh Memaksakan Kehendak

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali yang menyatakan usulan calon wakil presiden yang terkesan memaksakan kehendak.

Hal itu disampaikan AHY dalam pernyataan pers awal tahun 2023 Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).

“Jelas kami setuju tidak boleh dalam ikhtiar, koalisi tidak memaksakan kehendak atau memaksakan diri,” kata AHY.

Baca juga: AHY Harapkan Lukas Enembe Segera Pulih Agar Dapat Jalani Proses Hukum

Ia lantas mencontohkan bahwa jika memaksa umumnya tidak memperdulikan alasan melakukan hal tersebut.

“Kami sepakat untuk tidak seperti itu,” ujarnya.

Ia menyatakan pihaknya akan berfokus pada konsensus membangun koalisi yang menghadirkan kemenangan pada Pemilu.

Koalisi itu, lanjut AHY, diharapkan dapat menyerap aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia.

“Karena kami ingin Indonesia lebih baik dan maklumi koalisi ini terbuka jalan itu,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat mengusulkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan usulan Partai Demokrat terkesan memaksakan kehendak, lantaran di internal rencana Koalisi Perubahan belum menyepakati sosok cawapres Anies.

"Kalaupun demikian (Demokrat ingin AHY cawapres Anies) berarti memaksakan kehendak, karena kita belum menyepakati itu," kata Ali saat dihubungi, Rabu (11/1/2023).

Anggota Komisi III DPR itu menyebut rencana Koalisi Perubahan sulit terwujud apabila PKS, NasDem, dan Demokrat masing-masing mengusulkan cawapres.

"Artinya ada tiga cawapres dalam kontestasi ini. Kalau demikian akan sulit diwujudkan koalisi tersebut," ujar Ali.

Ali menegaskan rencana Koalisi Perubahan harus dibangun dengan prinsip kesetaraan, tanpa membeda-bedakan.

Ia menuturkan Partai NasDem telah menyerahkan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya.

"Dari NasDem sejak awal menyerahkan ke Anies," ucapnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan berharap AHY dideklarasikan sebagai cawapres Anies pada Februari mendatang.

Tak hanya Syarief, sebelumnya Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, kadernya menginginkan duet Anies-AHY.

Menurut Herzaky, hal tersebut juga terpotret dalam hasil sejumlah lembaga survei, yang menyebut duet Anies-AHY memiliki elektabilitas cukup unggul.

"Pasangan Anies-AHY ini selalu jadi yang tertinggi, dan hampir selalu menang melawan pasangan manapun," papar Herzaky, Kamis (22/12/2022).

Ia menyebut hal tersebut sesuai dengan keinginan para kadernya, agar kedua figur tersebut duet pada pilpres.

"Selaras pula dengan keinginan kader dan konstituen kami, nama Anies-AHY yang paling sering disebut-sebut," ucap Herzaky.

Terlebih, kata Herzaky, baik Anies maupun AHY sama-sama memiliki kriteria yang diikuti Koalisi Perubahan.

"Memang, dari lima kriteria capres-cawapres yang kami susun, Mas Anies dan Mas AHY masuk dalam kriteria itu."

"Punya integritas, kapabilitas, elektabilitas tinggi, chemistry, dan sama-sama tokoh representasi perubahan dan perbaikan, bukan status quo," paparnya.

Kendati demikian, Herzaky menyebut pihaknya tak mempermasalahkan baik PKS maupun NasDem mengusulkan nama-nama tertentu untuk mendampingi Anies.

Sebab, kata dia, Koalisi Perubahan dibangun berdasarkan prinsip equal partnership, sejajar, setara satu sama lain.

"Tiap dari kami bebas bersuara. Bebas mengusulkan. Jadi, silakan saja jika NasDem ataupun PKS mengusulkan nama-nama capres atau cawapres," ucap Herzaky.

Namun, ia menuturkan pada akhirnya keputusan capres-cawapres di internal Partai Demokrat bakal ditentukan Majelis Tinggi Partai.

Herzaky menerangkan saat ini Partai Demokrat masih terus menyerap aspirasi dari kader, konstituen, mencermati berbagai masukan dan data, termasuk hasil dari berbagai lembaga survei, serta berkomunikasi dengan calon mitra Koalisi Perubahan.

"Setelah tuntas di Majelis Tinggi Partai Demokrat, barulah akan kami bawa ke Koalisi Perubahan."

"Di Koalisi Perubahan, capres dan cawapres dibahas dan ditentukan secara bersama-sama oleh kami bertiga, Demokrat, PKS, dan NasDem," imbuhnya.