Dukung Yusril Menjadi Capres di Pilpres 2024, Jokowi Dinilai Hanya Ingin Menyenangkan Yusril

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai hanya ingin menyenangkan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra soal dukungan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menyampaikan Jokowi tak melihat realitas yang dihadapi oleh Yusril jika ingin maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

"Namanya juga endorse, namanya ingin menyenangkan orang. Boleh boleh saja, tapi kan dalam politik itu kan ada realitas yang kita lihat nilai yang dihadapi," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin saat dikonfirmasi, Kamis (12/1/2023).

Ujang menuturkan realitas yang dimaksudkan terkait aturan ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Baca juga: Jokowi Akan Dukung Yusril Ihza Mahendra Bila Maju Pilpres 2024 tapi Ini Syaratnya

Menurutnya, Yusril tak akan mampu mendapatkan dukungan dari parpol lain.

"Realitas itu apa? realitas itu aturan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 termasuk konstitusi kita kan syarat presiden itu kan 20 persen partai atau gabungan partai. Dalam perspektif itu kalau kita melakukan pendekatan itu mengikuti aturan yang ada harusnya tidak bisa menjadi capres atau menjadi cawapres. Berat untuk mendapatkan dukungan dari koalisi partai itu," ungkap Ujang.

Apalagi, Ujang menuturkan PBB merupakan partai non parlemen. Pasalnya, figur yang maju capres atau cawapres tak hanya harus memiliki kapasitas keilmuan.

"Tapi realitas tadi yang membuat Yusril terkunci, tidak bisa nyundul ke atas untuk menjadi capres dan cawapres dengan 20 persen presidential threshold. Makanya Yusril itu kan mengajukan gugatan menjadi lawyer ke MK terkait PT yang 0 persen," ungkap dia.

"Kalau sudah seperti itu ya Yusril agak berat karena pasti capres dan cawapres itu akan didominasi atau dikuasai oleh mereka orang partai kelas menengah ke atas. Bahkan partai kelas menengah pun untuk menjadi capres agak berat. Misalkan kaya AHY itu berat jadi capres, kalau jadi cawapres mungkin bisa," sambungnya.

Oleh karena itu, kata Ujang, Yusril bisa saja diusung menjadi capres atau cawapres jika memiliki elektabilitas yang tinggi dalam konteks penilaian masyarakat.

Baca juga: Yusril: Jika KPU RI Benar-benar Lakukan Verifikasi Faktual, Tak Ada Partai Politik yang Akan Lolos

Jika tak memiliki itu, Yusril dinilai akan sulit bersaing dengan tokoh seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan.

"Kalau elektabilitasnya kosong atau nihil 0 itu susah. Contoh Anies Baswedan itu tidak punya partai tapi karena elektabilitasnya tinggi ada Nasdem yang mendorong ada yang mengusung walaupun belum tentu dapet tiket 20 persen," tukasnya.

Jokowi Dukung Yusril Capres

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mendukung Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bila maju sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 nanti.

Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Dewan PBB di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, (11/1/2023).

"Tapi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Prof Yusril tadi dengan pengalaman yang sangat panjang, saya mendukung lho. Kalau Prof Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi Presiden atau Wakil Presiden," kata Jokowi.

Dukungan tersebut kata Jokowi, akan diberikan apabila Yusril mendapatkan kendaraan di Pilpres 2024.

Oleh karena itu tugasnya PBB menurut Presiden, mencarikan kendaraan agar memenuhi syarat untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Ini serius, serius, tugasnya PBB mencarikan kendaraan supaya sampai 20 persen. Iya dong, ya tugasnya di situ. Begitu dapat kendaraan, saya dukung. Serius," kata Jokowi.

Dukungan tersebut diberikan bukan tanpa alasan.

Menurut Presiden, saat ia menjabat Wali Kota, salah satu partai yang mendukungnya adalah PBB.

Selain itu saat menjadi Presiden sekarang ini, PBB merupakan salah satu partai pendukung pemerintah.

"Jadi kalau saya dukung gantian nggak ada salahnya," pungkasnya.