AHY Tegaskan Partai Demokrat Tolak Perppu Cipta Kerja, Minta Pemerintah Berpikir Jernih

TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrat menyatakan bahwa mereka menolak adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pernyataan Pers melalui Channel YouTube Partai Demokrat hari ini, Kamis (12/1/2023).

Agus mengungkapkan alasan pihaknya menolak Perppu Ciptaker karena pada esensinya Perppu tersebut cacat.

Baik cacat secara formil maupun secara materiil.

Agus sendiri berpendapat bahwa Perppu Ciptaker tersebut seharusnya digunakan atau dikeluarkan untuk keadaan genting dan memaksa.

Baca juga: AHY Harapkan Lukas Enembe Segera Pulih Agar Dapat Jalani Proses Hukum

Selain itu, terdapat juga empat kelemahan dari Perppu Ciptaker yang disahkan tersebut, di antaranya:

1. Tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan memaksa.

2. Berpotensi memberangus hak-hak dari kaum buruh.

3. Soal prinsip keadilan yang ada dalam UU Ciptaker apakah sudah sesuai dengan konsep ekonomi pancasila atau justru sangat bertolak kapitalisme dan neoliberalisme.

4. Proses pembahasan hal-hal krusial dalam rancangan UU Ciptaker kurang transparan dan akuntabel.

Dari beberapa pernyataan penolakan terhadap UU Ciptaker tersebut, AHY mengatakan bahwa sikap kritis Partai Demokrat soal UU Caiptaker terbukti.

Pembuktian itu berdasarkan dengan adanya penolakan dari Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Ciptaker.

Baca juga: AHY: Kalau Belum Ada Deadline, Ruang Diskusi Bisa Terus Dibuka

Di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Ciptaker yang disahkan itu inkonstitusional bersyarat.

"Artinya putusan Mahkamah Konstitusi ini mengonfirmasi sikap dan pandangan Partai Demokrat tadi," ungkap AHY, Kamis (12/1/2023).

AHY Ungkap Alasan Mahkamah Konstitusi Tolak UU Ciptaker

Soal penolakan UU Ciptaker oleh Mahkamah Konstitusi, menurut AHY keputusan tersebut sudah sangat terang dan jelas.

Mahkamah Konstitusi menginginkan adanya perbaikan UU Ciptaker agar lebih parsipatif, aspiratif, dan legitimate.

Di mana hal itu melibatkan masyarakat dan berbagai kalangan yang memang menjadi stakeholders dari UU Ciptaker tersebut.

Baca juga: AHY Harapkan Lukas Enembe Segera Pulih Agar Dapat Jalani Proses Hukum

"Perbaikan tentunya harus mewadahi aspirasi masyarakat dan hak-hak kaum buruh."

"Juga harus sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan," ucap AHY.

Partai Demokrat Minta Pemerintah Berpikir Jernih

AHY mengungkapkan bahwa Partai Demokrat meminta pemerintah untuk berpikir jernih.

Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan segelintir atau golongan kelompok .

Baca juga: Respons NasDem soal Cawapres Anies, AHY Setuju dalam Koalisi Tidak Boleh Memaksakan Kehendak

"Jangan sampai kepentingan bisnis tertentu mengalahkan kepentingan hajat hidup orang banyak."

"Mengedepankan keadilan itulah yang kita harapkan bersama sebagai anak bangsa," ucap AHY.

(Tribunnews.com/Rifqah)