Munculkan Isu Anies Dijegal Ikut Pilpres 2024, PAN Ingatkan Demokrat Tak Bangun Opini Dramatis

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi merespons pernyataan elite Partai Demokrat soal isu penjegalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk ikut pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman sebelumnya mengaku mendengar isu Anies Baswedan dijegal agar tak bisa ikut pilpres 2024.

Viva mengingatkan elite Demokrat agar tak membangun opini seakan-akan ada teror politik menjegal Anies untuk maju di pilpres 2024.

"PD (Partai Demokrat) janganlah membangun opini bahwa seakan-akan ada teror politik melalui gerakan penjegalan seseorang yang berniat maju di pilpres, yang memakai invisible power, invisible hand, atau istilah dramatis lainnya," kata Viva dalam keterangannya, Sabtu (17/9/2022).

Baca juga: PKS Juga Dengar Ada yang Mau Jegal Anies Baswedan Maju di Pilpres 2024, Singgung Pemanggilan KPK

Viva menanyakan penjegalan yang dimaksud Benny Harman lantaran partai politik (parpol) belum mengumumkan calon presiden (capres) yang bakal diusung.

"Bagaimana mau dijegal, lha dari partai politiknya juga belum mengumumkan siapa nama yang akan diusung di pilpres 2024?" ujar Viva.

Menurutnya, saat ini hanya ada tiga poros yang secara matematis dapat lolos memenuhi persyaratan presidential threshold 20 persen kursi DPR RI sesuai pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 yaitu KIB, PDI Perjuangan, dan Koalisi Gerindra-PKB.

"Tiga poros ini belum secara resmi mengumumkan nama-nama paslon capres dan cawapres di pilpres 2024. Masih cair dan dinamis," ucapnya.

"Yang belum menentukan koalisinya adalah NasDem, PD, dan PKS," sambung Viva.

Dengan kondisi demikian, Viva menuturkan masih ada waktu bagi parpol melakukan percepatan koalisi atau bergabung, berkolaborasi, atau bersinergi untuk memenuhi persyaratan presidential threshold.

"Satu hal, persoalan pencalonan di pilpres adalah domain partai politik, bukan kewenangan lembaga eksekutif," ungkapnya.

Baca juga: Anies Baswedan Sudah Tak Malu-Malu Umumkan Maju di Pilpres 2024, Jadi Pasangan AHY?

Lebih lanjut, Viva menjelaskan meski tergabung dalam gerbong koalisi pemerintahan, buktinya partai-partai politik memutuskan secara independen menentukan koalisi pilpres 2024.

"Jika pemerintah melakukan penjegalan melalui invisible hand atau invisible power, itu adalah mission imposible," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman juga mengaku mendengar isu Anies Baswedan dijegal agar tak bisa ikut pilpres 2024.

Kendati demikian, Benny mengatakan dirinya tidak mengetahui siapa yang berencana menjegal Anies.

"Saya hanya dengar saja. Ada genderuwo. Genderuwo ini adalah suara yang tidak jelas asal-usulnya," kata Benny seusai rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Benny juga tak memastikan apakah yang menjegal Anies maju capres merupakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

"Saya tidak tahu. Tapi yang penting ada invisible power, invisible hand yang ingin menjegal," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR itu menduga penjegal berupaya agar Gubernur DKI Jakarta tersebut tak bisa ikut dalam pilpres 2024.

"Pasti targetnya seperti itu (Anies tidak bisa ikut pilpres)," ungkap Benny.