Ahok Masuk BUMN
Staf Khusus Menteri BUMN Sebut Penolakan Masuknya Ahok ke BUMN Ada Unsur Politik
Arya Sinulingga mengungkapkan jika ada yang menolak Ahok masuk BUMN ada unsur politik yang mendasarinya.
TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menanggapi adanya penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan masuk jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, BUMN fokus pada profesionalitas.
Ia menjelaskan jika ada penolakan terhadap Ahok ada dua kemungkinan yang terjadi.
Pertama, mereka yang menolak takut dengan masuknya Ahok akan membersihkan birokrasi di BUMN.
"Mereka takut terjadi seperti di DKI, bagaimana pak Ahok melakukan pembersihan terhadap birokrasi," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV, Minggu (17/11/2019).
Kemungkinan kedua adalah politik.
"Nah kalau politik itu lucu banget. Kenapa sampai kawan kawan di BUMN bermain main politik," ungkapnya.
Baca: Ahok Akan Pimpin BUMN, Piter Abdullah Tak Bisa Nilai Apakah Akan Gagal atau Jadi Solusi bagi BUMN
Sebelumnya, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar memposting spanduk penolakan Ahok menjadi bos di Pertamina.
Ada sejumlah point yang tertulis pada spanduk tolak Ahok di Pertamina.
Arie Gumilar mempostingnya lewat akun Instagram @ariegoem.

Berikut ini isi spanduk FSPPB tolak Ahok di Pertamina :
1. Pertamina tetap wajib utuh, Tolak Siapapun yang Suka Bikin Rusuh
2. Memilih figur tukang gaduh, Bersiaplah Pertamina Segera Runtuh
3. Berkali-kali ganti direksi kami tak peduli, tapi kedatangan biang kekacauan jadi musuh kami
4. Pertaminan menjulan, rakyat senang, Pemberang datang, kita perang
5. Pertaminan bukan sarang korupto, bukan juga tempat orang tak terpuji dan mulut kotor !

Baca: Dahlan Iskan Ikut Komentari Heboh Kabar Ahok jadi Bos BUMN: Apakah BTP Itu Orang Berprestasi?
Dalam keterangan postingannya, akun ariegoem menuliskan, Ahok tidak diterima di Pertamina.
"Spanduk penolakan FSPPB
Ahok tidak diterima di PERTAMINA," tulisnya dalam keterangan.
Sementara itu, Arya Sinulingga memberikan keterangan pers terkait dipanggilnya Ahok ke Kementerian BUMN.
Ahok bertemu dengan Erick Thohir, Menteri BUMN, Rabu (13/11/2019).
Arya Sinulingga membenarkan, kedatangan Ahok untuk bertemu dengan Erick Thohir dan membicarakan mengenai BUMN.
“Kan tadi pagi Pak Ahok datang ke Kementerian BUMN dan bertemu Pak Erick dan memang tadi Pak Erick dan Pak Ahok bicara banyak mengenai BUMN," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV Rabu (13/11/2019).

Ia berharap Ahok bisa bergabung bersama di salah satu BUMN di Indonesia.
Baca: Jubir Presiden Jokowi Fadjroel Rachman Ralat Pernyataan Soal Ahok: Kader Parpol Boleh Jadi Bos BUMN
Menurutnya, dengan bergabungnya Ahok dapat memperkuat satu BUMN yang ada.
Ketika ditanyakan BUMN apa yang akan dipegang oleh Ahok, Arya Sinulingga belum mau menjawab.
"Yang pasti kalau sektor mana pasti yang kita lihat butuh perhatian besar dan mempengaruhi kondisi banyak orang."
"Ya soal energi atau apapun itu kita belum tahu," ungkapnya.
Tapi yang pasti prinsipnya adalah meminta kesedian Ahok terlebih dahulu supaya mau bergabung di BUMN.
Ia menyatakan butuh orang seperti Ahok yang memang bisa mendukung BUMN.

Karena Ahok punya kapasitas yang diakui publik.
Nama Ahok keluar berdasarkan rekomendasi dan masukan dari berbagai pihak ke Erick Thohir.
Baca: Ahok Diisukan Jadi Bos BUMN, Begini Perbedaan Pendapat Buya Syafii dan Novel Bamukmin
Erick Thohir juga melihat, Ahok bisa membantu di kementerian BUMN.
Usia Ahok yang masih muda juga menjadi pertimbangan untuk dapat bergabung di BUMN.
Ketika ditanya apakah berkonsultasi terlebih dahulu ke Jokowi, Ia membenarkannya.
"Setiap posisi yang vital BUMN harus koordinasi dengan Jokowi karena BUMN banyak menyangkut kehidupan kita konsultasi ke Jokowi," kata Staf Khusus Menteri BUMN.
Ia berharap Ahok dapat secepatnya bergabung menjadi bagian di kementian BUMN.
Mengenai posisi yang akan dipegang Ahok, Arya memastikan jika posisi tersebut strategis.
"Stategis pasti, Ahok bisalah mengatasi posisi itu, nanti lihat saja," ujarnya. (*)
(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin)