Beredar Isu Ahok Gabung BUMN, Wamen BUMN : Kita Butuh Talenta Putra Terbaik Bangsa

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budi Gunadi mengatakan BUMN membutuhkan talenta dari putra-putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung dengan BUMN.

Hal ini ia ungkapkan setelah dipanggilnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok oleh Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019). 

Kedatangan Ahok untuk bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir memunculkan isu Ahok akan mendapatkan jabatan di salah satu perusahaan strategis BUMN.

"Nah kita membutuhkan talent-talent putra-putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung dengan BUMN. Untuk menjalankan amanah pak presiden yang disampaikan oleh pak menteri. Jadi saya rasa arahnya kesana," ujarnya dilansir YouTube KompasTV, Rabu (13/11/2019).

Menurutnya, Presiden Jokowi akan mendengarkan aspirasi dan tahu siapa yang bisa membangun BUMN ke depannya. 

Budi juga menambahkan, Jokowi meminta BUMN tidak berjalan sendiri dan membangun ekosistem dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha MIkro Kecil Menengah (UMKM). 

Dipanggil Menteri BUMN, Ahok Jadi Dirut PLN atau Pertamina?

Sebelumnya, Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan keterangan pers terkait dipanggilnya Basuki Tjahaja Purna atau Ahok oleh Kementerian BUMN.

Ahok bertemu dengan Erick Thohir, Menteri BUMN pada Rabu (13/11/2019).

Arya Sinulingga membenarkan jika kedatangan Ahok untuk bertemu dengan Erick Thohir dan membahas tentang BUMN.

“Kan tadi pagi Pak Ahok datang ke Kementerian BUMN dan bertemu Pak Erick dan memang tadi Pak Erick dan Pak Ahok bicara banyak mengenai BUMN," ujarnya dilansir YouTube KompasTV Rabu (13/11/2019).

Ia berharap, Ahok bisa bergabung bersama di salah satu BUMN di Indonesia.

Menurutnya, dengan bergabungnya Ahok dapat memperkuat salah satu BUMN yang ada.

Ahok Akan Ditunjuk Jadi Bos di Perusahaan BUMN, Ini Tanggapan Jokowi

Ketika ditanyakan BUMN apa yang akan dipegang oleh Ahok, Arya Sinulingga belum mau menjawab.

"Yang pasti kalau sektor mana pasti yang kita lihat butuh perhatian besar dan mempengaruhi kondisi banyak orang. Ya soal energi atau apapun itu kita belum tahu," ungkapnya.

Tapi yang pasti prinsipnya adalah meminta kesedian Ahok terlebih dahulu supaya mau bergabung di BUMN.

Ia menyatakan butuh orang seperti Ahok yang memang bisa mendukung BUMN.

Nama Ahok keluar berdasarkan rekomendasi dan masukan dari berbagai pihak.

Usia Ahok yang masih muda juga menjadi pertimbangan untuk dapat bergabung di BUMN.

Ketika ditanya apakah berkonsultasi terlebih dahulu ke Jokowi terkait hal ini, Arya membenarkannya.

"Setiap posisi yang vital BUMN harus koordinasi dengan Jokowi karena BUMN banyak menyangkut kehidupan kita konsultasi ke Jokowi," kata Staf Khusus Menteri BUMN.

Ia berharap Ahok dapat secepatnya bergabung menjadi bagian di Kementerian BUMN.

Peluang Ahok Tertutup Jadi Calon Menteri Jokowi, Ini Penyebabnya

Mengenai posisi yang akan dipegang Ahok, Arya memastikan jika posisi tersebut strategis.

"Stategis pasti, Ahok bisalah mengatasi posisi itu, nanti lihat saja," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi Ahok jika benar akan bergabung BUMN.

Menurutnya, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah kesesuaian antara kemampuan akademik atau profesi sebelumnya dengan bidang usaha yang digeluti oleh BUMN tersebut.

"Tapi mengenai syarat-syarat sepertinya tidak ada masalah ya. Karena ketika saya menjadi komisaris utama di BUMN di Adhi Karya sampai hari ini, syaratnya cuma kesesuaian antara kemampuan akademik atau profesi sebelumnya dengan apa itu bidang usaha yang digeluti oleh BUMN tersebut," ujarnya dilansir YouTube KompasTV, Rabu (13/11/2019). 

Syarat kedua yakni tidak ikut dalam partai politik. 

Ia menegaskan bahwa syarat tersebut harus dipenuhi, jika masih mengikuti partai politik diharapkan untuk mengundurkan diri. 

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik dan ini yang harus ditanyakan karena yang saya tahu kalau tidak salah Ahok bergabung dengan partai politik," ungkap Juru Bicara Presiden.

Fadjroel menjelaskan jika syarat larangan berpolitik di BUMN karena ada surat pakta integritas yang di dalamnya berisi larangan ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik.

(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin)