Kemlu Palestina: Kritik Netanyahu Terhadap Macron adalah Serangan Tak Beralasan

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras pernyataan pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang mengkritik Presiden Prancis, Emmanuel Macron, atas rencana negaranya untuk mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan ke depan.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis dari Ramallah pada hari Senin (14/4/2025), Kemenlu Palestina menyebut komentar Netanyahu dan putranya sebagai 'serangan tak berdasar dan pernyataan ofensif'.

"Kementerian mengutuk keras serangan tak berdasar dan pernyataan ofensif yang dilontarkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan putranya terhadap Presiden Emmanuel Macron," tulis pernyataan tersebut, dikutip dari Al-Arabiya.

Sebelumnya, Netanyahu secara terbuka menyatakan Macron "sangat keliru" karena mendukung gagasan pembentukan negara Palestina.

Ia mengklaim rencana Macron akan menjadi ancaman bagi keamanan Israel.

Senada dengan sang ayah, Yair Netanyahu yang merupakan anak PM Israel juga tak terima dengan rencana Macron.

Dalam unggahan pedas di platform X (sebelumnya Twitter), Yair meluapkan emosinya.

Ia kemudian melanjutkan dengan serangkaian sindiran terhadap kekuasaan kolonial Prancis, menyerukan kemerdekaan bagi wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali atau pengaruh Prancis.

"Ya untuk kemerdekaan Kaledonia Baru! Ya untuk kemerdekaan Polinesia Prancis! Ya untuk kemerdekaan Korsika! Ya untuk kemerdekaan Negara Basque! Ya untuk kemerdekaan Guinea Prancis! Hentikan neo-imperialis Prancis di Afrika Barat!" tulisnya, dikutip dari Al-Mayadeen.

Tidak hanya Yair, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, juga mengecam rencana Macron tersebut. 

Dalam pernyataannya, Sa’ar menyebut pengakuan negara Palestina saat ini sebagai "hadiah bagi Hamas."

Baca juga: Anak Benjamin Netanyahu Lontarkan Kata-Kata Kasar kepada Macron, Imbas Prancis Akan Akui Palestina

"Pengakuan sepihak atas negara Palestina fiktif, oleh negara mana pun, dalam realitas yang kita semua ketahui, akan menjadi hadiah dorongan bagi Hamas," ujar Sa’ar, dikutip dari Anadolu Ajansı.

Ia juga menuding langkah Macron justru akan memperburuk situasi keamanan regional.

"Tindakan-tindakan semacam ini tidak akan mendekatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan kita, tetapi justru sebaliknya," tambahnya.

Kemarahan Netanyahu, sang anak, dan Sa'ar ini tepat setelah Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina pada hari Rabu (9/4/2025).

Dalam wawancara dengan France 5, Macron mengumumkan akan segera mengakui negara Palestina.

"Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang," kata Macron, dikutip dari Al Jazeera.

Ia menyebut langkah pengakuan resmi kemungkinan akan diumumkan pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan diselenggarakan di New York pada bulan Juni.

Konferensi ini akan diketuai oleh Arab Saudi dan Prancis.

"Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini (mengenai Palestina) dengan Arab Saudi pada suatu waktu di bulan Juni, di mana kami dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama oleh beberapa pihak," katanya.

Presiden Prancis ini menegaskan, langkah yang ia ambil bukan untuk kepentingan pribadi, namun demi kebenaran.

"Saya tidak melakukan ini untuk menyenangkan siapa pun. Saya akan melakukannya karena suatu saat nanti itu akan benar," tegasnya.

Rencana ini sebelumnya telah diungkapkan oleh Macron setahun yang lalu, tepatnya pada bulan Februari 2024.

Saat itu, Macron mengatakan ada kemungkinan untuk mengakui negara Palestina.

"Mengakui negara Palestina bukanlah hal yang tabu bagi Prancis," katanya.

"Kita berutang kepada Palestina, yang aspirasinya telah diinjak-injak terlalu lama. Kita berutang kepada Israel, yang mengalami pembantaian anti-Semit terbesar di abad ini. Kita berutang kepada kawasan yang ingin lepas dari para promotor kekacauan dan penabur dendam," jelasnya pada saat itu.

Kementerian Luar Negeri Palestina menyatakan dukungan Macron adalah langkah berani dan mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan hukum internasional. 

Mereka juga menyerukan kepada komunitas internasional agar tidak terintimidasi oleh tekanan politik dari Israel dan tetap mendorong solusi dua negara sebagai jalan damai yang adil dan permanen.

Saat ini, negara anggota PBB yang telah mengakui negara Palestina sebanyak 147.

Pada bulan Mei tahun lalu, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia secara resmi mengakui negara Palestina dalam pernyataan terpisah yang dikeluarkan berturut-turut.

Sementara itu, situasi di Gaza semakin memburuk.

Tentara Israel memperbarui serangannya di Gaza pada tanggal 18 Maret, menghancurkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan pada tanggal 19 Januari.

Akibat serangan Israel, sebanyak 51.000 warga Palestina tewas.

Sebagian besar korban serangan brutal Israel adalah wanita dan anak-anak.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Benjamin Netanyahu, Emmanuel Macron dan Konflik Palestina vs Israel