Oposisi Putin Kumpulkan Daftar Ribuan Orang Penghasut Perang Rusia di Ukraina: Beri Mereka Sanksi

TRIBUNNEWS.COM - Tokoh oposisi Rusia yang getol mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin, Alexei Navalny, terus memberikan dukungannya terhadap Ukraina.

Meskipun saat ini berada di penjara, dukungan Navalny disampaikan melalui juru bicaranya, Leonid Volkov.

Volkov berada di Washington pada akhir Mei 2022 untuk mengambil Penghargaan Kebebasan 2022 Institut Republik Internasional (IRI) untuk Navalny.

Dikutip dari VoA, Volkov menyebut, saat ini perang di Ukraina diidentifikasi melalui tiga bidang, yakni militer, informasi, dan ekonomi.

Ia mengakui, masyarakat sipil Rusia tentu tidak dapat berbuat banyak untuk membantu Ukraina dalam bidang militer.

Namun, menurutnya, para pendukung Navalny secara aktif berjuang untuk melawan Putin dalam bidang informasi.

Baca juga: UPDATE Serangan Rusia ke Ukraina Hari ke-100, Berikut Ini Sejumlah Peristiwa yang Terjadi

"Kami berjuang untuk mengubah sikap masyarakat Rusia dan mereka berkontribusi terhadap sanksi ekonomi Barat dengan mengidentifikasi pendukung Putin dan aset mereka," kata Volkov.

Volkov juga menyampaikan, Navalny dan timnya telah menyusun daftar orang-orang yang perlu diberi sanksi.

Menurutnya, sudah ada sekitar 6.000 orang, termasuk para pejabat pemerintah Rusia yang korupsi.

"Ada 6.000 penghasut perang, pendukung perang Putin dan oligarkinya, pejabat pemerintah yang korup serta teman-teman dan keluarganya."

"Kami menyarankan untuk memberikan sanksi kepada mereka semua, membuat Putin menjadi racun, terisolasi," kata Volkov.

Baca juga: Uni Eropa Sepakat Anggarkan Dana 321 Miliar Dolar AS Untuk Gantikan Impor Minyak Rusia

"Saya senang mengatakan bahwa selama pertemuan saya di sini, ide ini mendapat banyak dukungan," tambahnya.

Di bidang informasi, kata Volkov, Navalny memimpin upaya untuk melawan kampanye propaganda Rusia yang menggambarkan perang sebagai 'operasi militer khusus'.

Adapun, Navalny "menjaga kontak dengan dunia luar melalui pengacaranya" dan dengan mempertahankan kegiatan aktif di platform media sosial.

"Hasilnya, Yayasan Antikorupsi yang ia dirikan pada 2011 mampu bertahan dari represi besar-besaran dan kini lebih kuat dari sebelumnya," ujar Volkov.

Putin Pecat Ratusan Pasukan yang Tak Mau Perang di Ukraina

Sebelumnya diberitakan, ratusan tentara Garda Nasional Rusia resmi dipecat oleh Presiden Rusia Vladimir Putin karena menolak perintah untuk berperang di Ukraina.

Tentara Garda Nasional bernama Rosgvardia itu diketahui sebagai pasukan pengawal pribadi dari Putin.

Tetapi, sebagian besar anggota garda nasional tersebut kini dipecat.

Pengadilan militer di republik selatan Rusia Kabardino-Balkaria membenarkan pemecatan kepada 115 tentara pada Rabu (25/5/2022) lalu.

Pemecatan tersebut resmi dilakukan mereka mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Keputusan pengadilan menyatakan pasukan "secara sewenang-wenang" membuat keputusan mereka dengan "menolak untuk melakukan tugas resmi", dikutip dari Newsweek, Minggu (29/5/2022).

Sebagian pasukan domestik yang terpisah dari militer Rusia, dilaporkan memilih untuk kembali ke pangkalan mereka di Rusia.

Meskipun Rusia tampaknya sebagian besar mendukung tindakan Putin di Ukraina, tetapi muncul tanda-tanda ketidakpuasan dan oposisi sejak awal invasi skala penuh pada Februari.

Pada hari-hari awal perang, ribuan pengunjuk rasa anti-perang ditangkap oleh otoritas Rusia di seluruh negeri.

Beberapa anggota parlemen dan anggota elit Rusia juga secara terbuka menentang serangan terhadap Ukraina.

Kemudian, awal pekan ini, media Rusia melaporkan selama pertemuan Majelis Legislatif Primorsky Krai Rusia di ujung timur negara itu, seorang anggota faksi Partai Komunis, Leonid Vasyukevich, meminta Putin untuk menghentikan perang selama berbulan-bulan dan untuk menarik pasukannya dari negara Eropa Timur.

Baca juga: Inilah Roket Penyembur Api TOS-2 Rusia, Dikerahkan Pertama Kali di Medan Tempur Ukraina

"Kami memahami bahwa jika negara kami tidak menghentikan operasi militer, akan ada lebih banyak anak yatim di negara kami," kata Vasyukevich.

"Selama operasi militer, orang-orang muda yang dapat membawa manfaat besar bagi negara kita mati dan menjadi cacat. Kami menuntut penarikan segera pasukan Federasi Rusia," tambahnya.

Menanggapi hal itu, gubernur setempat, Oleg Kozhemyako menuduh Vasyukevich telah memfitnah tentara Rusia dan para pembela yang berperang melawan Nazisme.

Kozhemyako juga menyebut politisi komunis itu sebagai "pengkhianat".

Vasyukevich dan seorang rekannya, Gennady Shulga, kemudian dilaporkan dikawal keluar dari pertemuan tersebut.

Lebih lanjut, mereka dikabarkan tidak diberi hak pilih selama sidang berlangsung.

Seperti diketahui, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-95, Minggu (29/5/2022).

Berikut ini Tribunnews.com rangkum sejumlah peristiwa yang terjadi selama invasi Rusia ke Ukraina di hari ke-95, dikutip The Guardian.

Berita lain terkait dengan Konflik Rusia Vs Ukraina

(Tribunnews.com/Maliana)