Staf PBB yang Mesum di Mobil Dinas di Israel Diberi Cuti Tanpa Gaji

TRIBUNNEWS.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa menangguhkan dua karyawannya yang kedapatan mesum di dalam mobil dinas PBB, di Tel Aviv, Israel.

PBB memberlakukan unpaid leave atau cuti tanpa gaji atas tuduhan pelanggaran seksual, dikutip dari BBC. 

Sebelumnya sebuah video menampilkan kegiatan tidak senonoh dua staf PBB dalam kendaraan dinas PBB saat menepi di jalanan Tel Aviv.

Berdasarkan gambar bangunan yang terlihat dalam video, rekaman itu tampaknya diambil di HaYarkon Street, sebuah area yang biasanya ramai pejalan kaki.

Baca: DK PBB Setujui Resolusi Gencatan Senjata di Masa Pandemi Covid-19

Baca: AS Minta PBB Perpanjang Embargo Senjata terhadap Iran, Rusia: AS Meletakkan Lutut di Leher Teheran

Dalam video terlihat seorang wanita berbaju merah duduk dengan posisi sensual bersama seorang pria di kursi penumpang.

Staf lain terlihat duduk di kursi depan, tetapi pengemudi tidak dapat dilihat saat mobil bergerak menjauh.

PBB langsung melakukan penyelidikan setelah rekaman berdurasi 18 detik itu viral di media sosial bulan lalu.

Juru bicara sekretaris jenderal PBB, Stéphane Dujarric mengaku kaget dan merasa terganggu dengan rekaman itu.

Namun Dujarric tidak menjelaskan apakah hubungan seksual itu dilandasi saling suka atau pembayaran.

PBB mengatakan pelaku dalam video terindentifikasi sebagai anggota staf Organisasi Pengawas Gencatan Senjata PBB (UNTSO).

Organisasi ini merupakan perwakilan PBB untuk mengamati militer yang berbasis di Israel.

Kini kedua staf telah ditangguhkan tanpa gaji hingga penyelidikan selesai.

Dujarric mengatakan kepada BBC pada Kamis (2/7/2020) bahwa penangguhan mereka sesuai dengan ketentuan pegawai negeri sipil internasional.

"Mengingat keseriusan tuduhan telah gagal mematuhi standar perilaku yang diharapkan dari pegawai negeri sipil internasional," ujarnya.

"UNTSO telah kembali terlibat dalam kampanye peningkatan kesadaran yang kuat untuk mengingatkan personilnya tentang kewajiban mereka terhadap Kode Etik PBB," sambung Dujarric.

PBB memiliki kebijakan ketat terkait pelanggaran seksual oleh staf-stafnya.

Para staf PBB akan didisiplinkan bila kedapatan melanggar kode etik.

Mereka mungkin akan dipulangkan hingga dilarang beroperasi dalam misi menjaga perdamaian PBB.

Namun hukuman maupun tindakan disipliner lebih lanjut merupakan kewenangan negara asal staf tersebut.

Sejatinya PBB sudah lama mengalami berbagai tuduhan pelanggaran seksual oleh para staf-stafnya.

Baca: Viral Video Asusila di Mobil Dinas PBB, Sekjen Beri Respon Hingga Ada 175 Skandal di Tahun 2019

Baca: Viral, Video Seks di Mobil PBB Terekam Warga dan Gegerkan Netizen

PBB sudah lama diawasi karena beberapa dugaan perbuatan tidak senonoh oleh pasukan penjaga perdamaian hingga anggota PBB lainnya.

Bahkan tuduhan-tuduhan ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2019, sebuah laporan mengatakan ada 175 tuduhan eksploitasi seksual dan pelecehan oleh anggota staf PBB.

Dari tuduhan itu, 16 terbukti, 15 tidak terbukti kebenarannya, dan yang lainnya masih diselidiki.

Sekretaris Jenderal António Guterres berjanji tidak akan menoleransi pelanggara seksual dalam jajaran PBB.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)