Tragedi Kemanusiaan Rohingya
Tragedi Kemanusian di Myanmar Dianggap Sebagai Pembersihan Etnis
"Mereka di larang keluar desa mereka, kalaupun keluar mereka hanya dibolehkan melalui saluran air, untuk bertemu muslim lain,"
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnoo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Amensty International selama dua tahun melakukan penelitian atas konflik di Rakhine State, Myanmar, antara etnis Rohingya dengan pribumi serta pemerintah Myanmar.
Elise Tillet, seorang anggota tim investigasi Amnesty International, menyebut telah terjadi pembersihan etnis di Rakhine State.
Baca: Politikus PDIP: Pencalonan Emil Dardak Tidak Mengejutkan Tapi Membuat Prihatin
"Pertama saya ingin mengklarifikasi, telah terjadi pembersihan etnis, pada situasi yang terjadi tiga bulan terakhir, dapat dikatakan sebagai pembersihan etnis," ujarnya kepada wartawan, saat menghadiri acara Amensty International Indonesia, di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017).
Amnesty International telah mengumpulkan bukti-bukti telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara masif dan sistematis terhadap etnis Rohingya.
Baca: Beredar Dua Surat Setya Novanto Kepada Partai Golkar dan Pimpinan DPR, Begini Isinya
Temuannya antara lain adalah pelarangan terhadap etnis Rohingya di Myanmar untuk keluar dari daerahnya.
"Mereka di larang keluar desa mereka, kalaupun keluar mereka hanya dibolehkan melalui saluran air, untuk bertemu muslim lain," katanya.
Baca: PKB Dorong Internal DPR Ambil Langkah Sikapi Penahanan Setya Novanto
"Bahkan bayi yang lahir sejak 2012 lalu, yang saat ini sudah berumur lima tahun, belum pernah bertemu umat lain (red: pribumi Myanmar), karena mereka dilarang keluar dari desanya masing-masing," ujarnya.
Temuan dari Amensty International juga telah dipaparkan tokoh-tokoh dari agama-agama yang ada di Indonesia.
Baca: Terungkap, Sebelum Naik Trotoar Fortuner yang Bawa Setya Novanto Melaju Dengan Kecepatan 50 Km/ Jam
Temuan tersebut juga akan diserahkan ke permintah Indonesia, dengan harapan pemerintah Indonesia bisa mengambil tindakan lebih tegas dari apa yang selama ini sudah dilakukan.
"Kalau pemerintah Myanmar gagal (menangani situasi), kita harus siap untuk masuk," ujarnya.
