Tantangan Kepala Daerah Baru, Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh Ingatkan Empat Hal Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya inovasi menyeluruh bagi para kepala daerah yang baru dilantik, Kamis (20/2/2025).

Hal ini sejalan dengan langkah efisiensi yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025.

Rahmat mengungkapkan, tidak ada satu pun dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang saat ini memiliki kemandirian fiskal. 

"(Contohnya) Dari total APBD Sumatera Barat sebesar Rp 5,7 triliun pada 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita tidak sampai Rp2 triliun," ujar Rahmat Saleh melalui keterangan tertulisnya, Kamis ((20/2/2025

Kondisi tersebut jelasnya, mengartikan untuk membiayai kebutuhan daerah dari dana sendiri, tidak ada satu pun Kabupaten, Kota, termasuk provinsi yang mandiri.

Hal tersebut menurut Rahmat Saleh membuat ketergantungan antara daerah dengan pusat sangat tinggi.

Demi mewujudkan kemandirian fiskal,  kepala daerah yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto ditekankan Rahmat Saleh setidaknya harus memiliki empat kapabilitas khusus.

Inovasi disebutkan Rahmat Saleh sebagai kapabilitas pertama yang harus dimiliki kepala daerah baru agar daerah dapat mencari sumber pendanaan alternatif dan tidak sepenuhnya bergantung pada dana pusat.

"Jika hanya bergantung pada APBN, akan muncul masalah baru dalam kepemimpinan, terutama bagi yang baru menjabat," kata Rahmat. 

"Kedua, kemampuan beradaptasi. Pola kepemimpinan Presiden Prabowo cenderung sentralistik. Pelantikan kepala daerah sekarang langsung oleh presiden, bukan lagi oleh gubernur, sehingga hubungan emosional antara gubernur dan bupati/walikota semakin melemah," ujarnya sambil mengingatkan adaptasi, komunikasi, dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi sangat penting.

Sementara kapabilitas ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas. Diketahui Presiden Prabowo telah menginstruksikan pemangkasan anggaran, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat.

Kepala daerah kata Rahmat Saleh harus jeli. Terlebih, Presiden Prabowo sampai meneliti satu per satu program secara detail. Jika semangat efisiensi di pusat tidak diikuti oleh daerah, akan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

"Keempat, kemampuan membangun jaringan dan kolaborasi. Jika kepala daerah tidak proaktif dan tidak pandai berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dana APBN bisa berkurang," tegasnya. 

Rahmat mencontohkan, pembangunan ruas tol baru di seluruh Indonesia sempat dihentikan. Namun, melalui komunikasi intensif, tol Padang-Pekanbaru tetap dilanjutkan. 

"Jika kita tidak proaktif dan progresif, (pasti) berat ke depannya. Dalam menghadapi tantangan ini, kepala daerah dituntut tidak hanya mengandalkan pola lama. Mereka harus siap berinovasi, beradaptasi, dan membangun komunikasi yang efektif dengan semua pihak. Jika tidak, siap-siap untuk tertinggal," pungkas Rahmat Saleh.

Selain itu, Rahmat  Saleh juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat. Kolaborasi ucapnya, sangat penting untuk mengoptimalkan potensi daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

Dalam konteks efisiensi, Rahmat Saleh membeberkan beberapa daerah telah mulai menerapkan langkah-langkah konkret. Misalnya, beberapa instansi telah mengatur penggunaan listrik dan air secara ketat serta membatasi rapat tatap muka dengan memanfaatkan teknologi seperti rapat virtual.

 "Langkah-langkah seperti ini perlu diadopsi oleh semua kepala daerah untuk mencapai efisiensi yang diharapkan," tukasnya.

Hal lain tak kalah penting tukas Rahmat Saleh yaitu kepala daerah harus memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik harus ditingkatkan, dan birokrasi harus dipangkas agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara langsung. Dengan berbagai tantangan yang ada, Rahmat Saleh berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat membawa perubahan positif bagi Sumatera Barat. 

Fokus Pendidikan

Bangga etnis Minangkabau menjadi urutan kedua suku pencetak sarjana terbanyak, Rahmat Saleh turut mewanti-wanti pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah - Vasko Ruseimy untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu program kerja prioritas. 

Data BPS 2024 menyatakan dari 10 etnis utama di Indonesia dengan lulusan sarjana terbesar, suku Batak menempati urutan pertama dengan nilai 18,02 persen. Posisi kedua diraih suku Minangkabau dengan angka 18,00%, disusul suku Bali (14,54%), suku Bugis (14,54%), suku Betawi (14,38%), suku Melayu (12,67%),  suku Banjar (11,24%), suku Jawa (9,56%), suku Sunda (7,59%), dan suku Madura (4,15%). 

"Sebagai warga Sumbar, kita tentu saja bangga dengan capaian suku Minangkabau merupakan pencetak sarjana terbesar kedua di Indonesia, di bawah suku Batak. Ini membuktikan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki keinginan besar untuk menyelesaikan pendidikan hingga ke tingkat tinggi," kata Rahmat Saleh.

Baca juga: Retret Kepala Daerah, Gubernur Sumbar Mahyeldi Baru akan Bertolak ke Magelang dari Jakarta Besok

Capaian ini di satu sisi menurut Rahmat Saleh sekaligus memberikan PR besar bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang dilantik Presiden Prabowo di Istana Merdeka hari ini. 

Rahmat Saleh menuturkan, berdasarkan data BPS yang diperbaharui di bulan Desember 2024, angka partisipasi sekolah masyarakat Sumbar berusia 7-12 tahun mencapai di atas 99 persen di seluruh kabupaten maupun kota Sumbar.

Sementara untuk kelompok usia 13 - 15 tahun (tingkat SMP dan sederajat), mayoritas di atas 95 persen. Sedangkan kelompok usia 16-18 (SMA dan sederajat) mayoritas masih di atas 80 persen.

"Kami berharap masyarakat di Sumbar di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik hingga berhasil ke jenjang lebih tinggi. Dengan kondisi geografis Sumbar yang unik, pendidikan yang meningkatkan intelektual akan menjadi bekal masyarakat Sumbar untuk menaikkan taraf hidupnya," kata Rahmat Saleh.

Masih melansir dari BPS, Rahmat Saleh membeberkan pada Februari 2024 diketahui sebanyak 29,50% penduduk bekerja di Sumbar berpendidikan SD ke bawah. Sedangkan 17,50% penduduk bekerja di Sumbar berpendidikan Diploma dan Universitas.

"Ini tentunya harus menjadi concern kita bersama, khususnya kepala daerah terpilih yang akan mulai bertugas. Dengan pendidikan tinggi, sumber daya manusia dimiliki akan meningkat kualitasnya dan berefek pada taraf hidup lebih baik. Dengan SDM yang mumpuni, tentunya pembangunan Sumbar akan lebih baik," ungkap legislator PKS dari Dapil Sumbar 1 penginisiasi program "Sumbar Cerdas" ini.