Pemerintah Didorong Buat Sentra Vaksinasi yang Terjangkau Masyarakat Adat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lokasi vaksinasi yang terlalu jauh dari desa membuat minat warga di wilayah pelosok menurun.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi.

“Masyarakat adat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis, di pedalaman Riau, juga berbagai suku lain yang tinggal di pedalaman, kalau disebut vaksinasi digelar di kota, sudah pada turun antusiasme mereka," kata Rukka dalam keterangannya, Kamis (26/8/2021).

Persoalan serupa juga diungkap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI.

Wakil Kepala Departemen Advokasi WALHI, Edo Rahman, menyebutkan rata-rata wilayah masyarakat adat di Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Papua nyaris tidak tersentuh vaksin.

Penyebabnya karena jauhnya lokasi vaksinasi.

Bahkan di Jambi, kata Edo, butuh perjalanan hingga 4-5 jam demi mendapat vaksin.

Baca juga: Jubir Penanganan Covid: Masyarakat Harus Persiapkan Diri Hidup dengan Covid, Meski Tak Mudah

Di sisi lain informasi tentang vaksinasi juga masih sulit diperoleh.

Edo menyarankan, informasi yang jelas perlu didistribusikan ke daerah.

Bukan hanya pada situs website atau dipajang pada spanduk-spanduk di pusat kota.

Peran Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), atau pondok bersalin desa (Polindes) dapat dimaksimalkan dalam urusan distribusi informasi dan vaksin.

“Kalau hanya berharap pada dinas kesehatan di kabupaten, kapan vaksinasi akan selesai?” kata Edo.

Di sisi lain Rukka pun mendesak, vaksinasi harus masuk ke kampung-kampung pedalaman tempat masyarakat adat tinggal.

Jika vaksinasi hanya menyasar perkotaan atau wilayah pusat pemerintahan, warga bakal kehilangan minat karena susah mengaksesnya.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Covid-19 Belum Muncul? Segera Kirim Email ke [email protected]

Akibatnya, hak-hak kesehatan masyarakat adat jadi tidak terpenuhi.

Penanganan pandemi secara keseluruhan pun berisiko tak tercapai.

Menyikapi hal ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan menyerukan beberapa poin.

Pertama, pemerataan vaksin bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali, terutama di luar Jawa dan Bali.

Kedua, mendorongan pemerintah untuk menambah tenaga vaksinator.

Penambahan ini bisa mempercepat laju vaksinasi dan memperluas cakupan wilayah vaksinasi.

Ketiga, mendorongan keterlibatan BUMN atau swasta dalam distribusi vaksin hingga ke tingkat kecamatan, desa, hingga wilayah pelosok tempat masyarakat adat tinggal.

Keempat, pendirian klinik vaksinasi darurat berupa tenda atau bangunan sementara di lokasi yang terjangkau.

Lokasi penyelenggaraan vaksinasi perlu diupayakan lebih menjangkau banyak kalangan.

Ketimbang hanya mengandalkan lokasi di pusat kota atau pusat pemerintahan.

Serta, pemerintahan desa atau struktur pemerintahan terkecil hendaknya dilibatkan demi meluaskan jangkauan vaksinasi.