Legislator PAN Minta Pemerintah Jangan Gunakan Pendekatan Militeristik Terkait PPKM Darurat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Yohan menilai, Pemerintah tidak perlu gunakan cara-cara represif/militeristik dalam menertibkan PPKM darurat. 

Menurut Yonan, pendekatan yang dilakukan mesti yang bersifat public health services di tengah wabah Covid-19.

"Pengerahan panser Anoa TNI dan kenderaan taktis Brimob yang dikerahkan di 4 titik PPKM darurat justru menciptakan mencekam dan mengancam. Ini berlebihan. Memangnya mau perang dengan rakyat?" kata Ahmad Yonan dalam keterangannya, Kamis (8/7/2021).

Saat ini, kata Yonan, mengalami kelangkaan tabung oksigen, obat-obatan dan vitamin. Ini menandakan terjadi kekurangan pasokan di masyarakat. 

Oleh sebab itu, BUMN-BUMN farmasi semestinya meningkatkan kapasitas produksi karena permintaann terhadap obat-obatan dan vitamin tinggi.

Termasuk rasio Bed Occupancy Rate (BOR) beberapa Rumah sakit di daerah dengan kasus teryinggi, rasio BOR-nya sudah di atas 90 persen.

Baca juga: Wagub Riza Patria Apresiasi Sentra Vaksinasi di JIEP Pulogadung

Padahal idealnya itu 70 persen-80 persen. Artinya banyak RS yang sudah over capacity akibat tingginya pasien Covid-19. 

"Ini masalah pelayanan yang harus dijawab pemerintah," tambahnya.

Kalau kbercermin pada gelombang I Covid-19, ada RS BUMN yang rasio BOR-nya masih rendah; 65 persen. Jumlah Kunjungan Rawat Inap /Number of Inpatient Visits juga masih rendah. Sementara RS lain sudah over capacity. 

Kesannya RS BUMN hanya layani kalangan tertentu saja. Mestinya pelayanan RS itu jangkauannya lebih luas, hingga ke orang-orang yang tidak mampu. 

"Tidak masuk akal, disaat RS lain sudah tidak tampung pasien, tapi RS BUMN malah rasio BOR-nya hanya 65 persen," terangnya. 

Hal lain misalnya, belakangan death of rate kita makin tinggi. Berdasarkan data Gugus Covid-19 Nasional itu sudah di angka 1.040 per 7 Juli. Terus meningkat dari dua hari sebelumnya di kisaran 500-an. Meningkat ± 50 persen. 

Di saat yang sama terjadi kelangkaan tabung oksigen. 

"Kita bisa saja berasumsi, angka kematian yang terus bertambah memiliki hubungan dengan kelangkaan tabung oksigen. Ini hal-hal penting terkait public health services," katanya.

Memang pemerintah berisi keras bahwa pasokan tabung oksigen cukup di RS, tapi buktinya pemerintah terpaksa impor 10.000 konsentrator oksigen dari Singapura. Itu artinya pasokan tabung oksigen dalam negeri itu tidak cukup. 

Padahal diketahui bersama, Covid-19 gelombang ke-2 dengan kebanyakan varian delta seperti di Jakarta, penyebarannya sangat cepat dan sangat berisiko pada kematian sebagaimana yang terjadi di India. Mestinya pemerintah sudah mawas dan siaga.

Hal lain, kelangkaan juga terjadi pada pasokan obat-obatan dan vitamin. Padahal kita punya banyak BUMN Farmasi. Ngapain saja mereka? 

"Tolonglah baca data lapangan. Jangan menggunakan pendekatan korporasi terus. Jadi begitu pasokan obat-obatan dan vitamin langka, anda tingkatkan dong produksi, biar masyarakat tidak mengalami kelangkaan asupan obat dan vitamin di tengah-tengah situasi wabah," tambahnya.

Baca juga: Erick Thohir Minta BUMN Bantu Ketersediaan Oksigen di Rumah Sakit

 Semestinya pemerintah bisa melihat, ketika masyarakat berburu produk susu tertentu di lapangan, sampai produk susu tersebut menjadi langka dan harganya terkerek di ritel. Ini menandakan masyarakat butuh asupan protein.

Pemerintah harus memberikan perhatian dari sisi pelayanan terkait masalah-masalah yang dihadapi masyarakat seperti ini.

Oleh sebab itu, pendekatan mitigasi dan pelayanan yang harus dikedepankan. Pendekatan represif itu cara lama. Sudah hampir setahun lebih wabah Covid-19 ini tentu membuat masyarakat juga mengalami depresi.

Oleh sebab itu, pendekatannya tidak bisa dengan represif atau militeristik. Nanti masyarakat tambah tertekan. 

"Pemerintah juga perlu memahami situasi kebatinan publik di tengah kondisi seperti saat ini," tutupnya.