Mensos Risma Nilai Indonesia Tak Bisa Lockdown Seperti Luar Negeri: Disana Kapasitas Keuangan Tinggi

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan penilaiannya terkit upaya penekanan kasus positif Covid-19 yang sekarang terus meningkat di Indonesia.

Risma mengatakan jika Indonesia tidak bisa melakukan lockdown seperti yang diterapkan di luar negeri.

Hal ini dikarenakan kapasitas ekonomi Indonesia tidak setinggi yang dimiliki negara-negara lain yang sudah menerapkan lockdown.

"Nanti pada akhirnya kalau kita lockdown beda, misalkan kita membandingkan mungkin kenapa kita tidak sepertidi luar negeri, lockdown semua."

"Disana kan kapasitas keuangannya tinggi," kata Risma dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: Kasus Covid Terus Melonjak, Kapasitas Wisma Atlet Tersisa 900 Bed

Sementara itu menurut Risma, lockdown mikro menjadi solusi tepat untuk menekan kasus Covid-19 di sejumlah daerah.

Karena dengan menjalankan lockdown dalam skala mikro, maka ekonomi makro akan tetap bisa berjalan.

"Penanganan skala mikro itu betul. Jadi itu saya lakukan, jadi ekonomi makronya tetap jalan," kata Risma dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (23/6/2021).

Lebih lanjut Risma pun mencontohkan apa yang ia lakukan untuk menekan kasus Covid-19 saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

Baca juga: FSGI: Pemerintah Wajib Tunda PTM Jika Kasus Covid-19 Terus Melonjak

Yakni dengan melakukan pengetatan protokol kesehatan di kampung-kampung dan RT masing-masing.

Jika itu sudah bisa tepat ditangani maka tidak akan terjani penularan Covid-19 dan ekonomi tetap bisa berjalan.

"Disaat protokolnya sudah jalan di kampung di RT sudah betul semua tadi yang disampaikan bapak-bapak dari TNI, Polri, BNPB, Menkes itu sudah betul semua."

"Seperti itu yang saya lakukan di Surabaya. Kalau itu tepat ditangani dan akhirnya tidak terjadi penularan dan itu ekonomi tetap bisa jalan," terang Risma.

Baca juga: Darurat Covid-19, Komisi IX : Pemerintah Baiknya Buka Opsi bagi Daerah Lakukan PSBB Ketat

PPKM Mikro Masih yang Paling Tepat

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan prinsipnya pemerintah menerima setiap masukan masyarakat dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Termasuk adanya masukan agar pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ataupun karantina alias lockdown menyikapi melonjaknya kasus Covid-19.

"Bapak presiden dan tentu pemerintah bahwa saat ini menyambut baik setiap masukan masyarakat termasuk usulan memberlakukan kembali PSBB atau lockdown total," kata Ngabalin dalam video yang diterima Tribunnews.com, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 Bukan karena Klaster Mudik, IDI: Virus dari Luar Negeri Masuk

Hanya saja kata Ngabalin, Pemerintah melakukan pengkajian terhadap setiap masukan atau aspirasi.

Pemerintah hingga saat ini menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro masih yang paling tepat.

"Setelah bapak presiden dan pemerintah mempelajari berbagai opsi penanganan covid-19. Dengan memperhatikan atau memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga pengalaman negara-negara lain yang mengalami situasi sangat parah dalam pandemi covid-19. Saya ingin katakan bahwa PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat," katanya.

Baca juga: 2.972 Anak di Banten Positif Covid-19, IDAI Banten: Warning bagi Orang Tua dan Kepala Daerah 

Minta Pemerintah Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional

Sebelumnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mempertimbangkan opsi lockdown regional merespons peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai, kebijakan lockdown regional per pulau sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Meminta pemerintah untuk mempertimbangkan lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan," kata Bamsoet melalui keterangannya, Selasa (22/6/2021).

Bamsoet mengatakan, pemerintah juga harus mendorong seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 untuk melakukan penambahan kapasitas Bed Occupancy Ratio atau BOR.

Baca juga: Menko PMK: Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Mengubah Paradigma Masyarakat

Menurutnya, kapasitas BOR harus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya medis dan kelengkapan medis lainnya seperti suplai oksigen.

"Mengingat, banyaknya RS yang menambah kapasitas BOR namun tidak memperhatikan hal-hal penting tersebut," ucapnya.

Di sisi lain, Bamsoet berharap masyarakat menjadikan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh daerah sebagai alarm darurat atau peringatan bahwa penyebaran Covid-19 sudah semakin mengkhawatirkan.

"Sehingga diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, serta mengikuti dan mematuhi imbauan pemerintah untuk tidak beraktivitas diluar rumah sementara waktu guna mencegah penularan Covid-19," kata Bamsoet.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)

Baca berita lainnya terkait Virus Corona.