Sabtu, 4 Oktober 2025

Penanganan Covid

Pascalebaran, Vaksinasi Dikebut Jadi 1 Juta Per Hari

Wakil Menteri Kesehatan RI dr Dante Saksono Harbuwono menegaskan vaksinasi Covid-19 terus dikebut

Editor: Hendra Gunawan
Tribunnews/Herudin
Ilustrasi: Petugas medis menyiapkan vaksin Covid-19 AstraZeneca sebelum disuntikkan kepada pekerja ritel di GOR Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin (24/5/2021). Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) ambil bagian dari vaksinasi pekerja ritel sebanyak 150 ribu orang, yang terbagi menjadi dua yaitu 60.000 karyawan ritel di bawah naungan Aprindo yang bekerja pada 5 (lima) wilayah DKI Jakarta dan 90.000 untuk masyarakat sasaran pemerintah dan khususnya juga para pelaku UMKM dari lima wilayah DKI Jakarta. Tribunnews/Herudin 

*Alur Vaksinasi Disederhanakan

*Anggota DPR Khawatir Stok Vaksin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan RI dr Dante Saksono Harbuwono menegaskan vaksinasi Covid-19 terus dikebut. Pascalebaran cakupan vaksinasi akan dikejar mencapai 1 juta per hari.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyederhanakan meja vaksinasi yang sebelumnya empat meja menjadi dua meja.

Penyederhanaan dimaksudkan agar proses vaksinasi lebih efisien dan efektif, sehingga mampu mengurangi potensi kerumunan akibat dari waktu tunggu yang lama.

Koordinator Substansi Imunisasi Asik Surya memaparkan, dalam alur vaksinasi sekarang hanya terbagi dalam dua meja yakni meja 1 untuk screening dan vaksinasi serta meja 2 untuk pencatatan dan observasi.

Baca juga: Catat Kasus Baru Covid-19 Tertinggi, Warga Malaysia Diminta Self Lockdown

Ruang tunggu digunakan untuk menunggu sasaran yang datang. Di ruang tunggu ini akan ada petugas mobile yang akan melakukan pengecekan sasaran melalui pedulilindungi.id dan membagikan kertas kendali yang harus diisi oleh sasaran.

Setelah dari ruang tunggu, selanjutnya peserta menuju meja 1. Di meja ini, setelah sasaran menjalani skrining kesehatan dan dinyatakan layak menerima vaksin, maka dapat langsung diberikan vaksin di meja tersebut.

Petugas selanjutnya harus mengisi hasil dari skrining dan vaksinasi di kertas kendali.

“Ketika peserta sudah lolos skrining itu bisa langsung diberikan vaksin di meja tersebut, jadi tidak perlu pindah-pindah,” kata Asik dalam Sosialisasi Penyederhanaan Alur Pelayanan Vaksiansi Regional Tengah kemarin.

Baca juga: Satgas: Pembekuan Darah Tak Terkait dengan Vaksin Covid-19

Sementara di meja 2, petugas harus menginput kertas kendali ke dalam P-care, observasi serta cetak kartu vaksinasi.

Penyederhanaan alur ini memiliki banyak kelebihan diantaranya mempermudah sasaran karena meja yang harus dilalui lebih sedikit, pengopreasian P-Care jauh lebih mudah karena hanya memakai 1 user serta mengurangi adanya penumpukan sasaran.

Plt Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Prima Yosephine menambahkan, penyederhanaan alur ini telah diujicoba di 4 provinsi diantaranya DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara.

Baca juga: Malaysia Catat Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, 7.478 Kasus Baru Rabu Ini

“Mekanisme pelayanan alur vaksinasi dengan model 2 meja ini bisa mulai dilakukan pada 3 Mei 2021 dengan masa transisi selama 2 minggu,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai stok vaksin Covid-19 saat ini masih belum dapat membuat rasa tenang.

Dengan jumlah masyarakat yang harus divaksin minimal 181 juta orang untuk mencapai kekebalan kawanan (herd immunity), maka dibutuhkan stok vaksin sejumlah 362 juta untuk 2 kali penyuntikan tiap orang.

Menurutnya, pengalaman Indonesia di awal Pandemi Covid-19 yang terkesan tidak siap telah membuat kapasitas testing dan tracing tidak maksimal.

Hal itulah yang membuat banyak terjadi pembatasan sosial untuk menekan laju penularan Covid-19 seperti saat Idul Fitri yang lalu.

Ia membandingkan dengan negara Rusia yang sudah melakukan PCR test sebanyak 135 juta untuk jumlah penduduk sekitar 144 juta jiwa.

Dengan data tersebut, Rusia dapat mengelola pandemi di negara mereka dengan pembatasan yang tidak lagi perlu terlalu ketat.

Baca juga: Panduan Sholat Gerhana Bulan saat Pandemi Covid-19, serta Niat Sholat Gerhana Bulan dan Tata Caranya

"Manajemen pandemi seperti itu yang harus dilakukan dengan baik sehingga tidak perlu banyak pembatasan-pembatasan yang ketat," kata Martin.

Lebih lanjut Martin mengatakan bahwa pengalaman tidak maksimalnya testing dan tracing ini tidak boleh terulang untuk tahapan vaksinasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah.

Martin mengingatkan semua pihak, khususnya kepada direksi BUMN, jangan terulang cerita yang sama soal vaksinasi.

"Vaksinasi kita juga saya lihat pace-nya (kecepatannya) belum maksimal, belum cepat. Dan juga stok yang tersedia juga, sorry to say, kita masih belum bisa melihat bahwa stok yang tersedia itu membuat kita tenang, bahwa semua orang akan bisa mendapatkan vaksinasi. Nah, karena itu kita harus bahu membahu," ujar Martin.

Petugas medis menyuntikkan vaksin Covid-19 AstraZeneca kepada pekerja ritel di GOR Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin (24/5/2021). Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) ambil bagian dari vaksinasi pekerja ritel sebanyak 150 ribu orang, yang terbagi menjadi dua yaitu 60.000 karyawan ritel di bawah naungan Aprindo yang bekerja pada 5 (lima) wilayah DKI Jakarta dan 90.000 untuk masyarakat sasaran pemerintah dan khususnya juga para pelaku UMKM dari lima wilayah DKI Jakarta. Tribunnews/Herudin
Petugas medis menyuntikkan vaksin Covid-19 AstraZeneca kepada pekerja ritel di GOR Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin (24/5/2021). Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) ambil bagian dari vaksinasi pekerja ritel sebanyak 150 ribu orang, yang terbagi menjadi dua yaitu 60.000 karyawan ritel di bawah naungan Aprindo yang bekerja pada 5 (lima) wilayah DKI Jakarta dan 90.000 untuk masyarakat sasaran pemerintah dan khususnya juga para pelaku UMKM dari lima wilayah DKI Jakarta. Tribunnews/Herudin (Tribunnews/Herudin)

Untuk mencapai target-target tersebut, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara 2 itu menilai bahwa suksesnya vaksinasi jangan hanya dibebankan kepada BUMN, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk swasta.

"Jadi BUMN memegang ranah penting, saya setuju, sangat amat setuju, tapi kalau yang memegang peranan hanya BUMN, saya rasa nggak akan sanggup, Pak.

Jadi buka kesempatan, kalau perlu kumpulkan semua stakeholder yang ada di masyarakat kita, juga dunia usaha, bagaimana kita mencapai 181 juta herd immunity itu," ucapnya.(Tribun Network/mam/rin/wly)

Berita lainnya: Siswi SMP Ini Berjalan Tanpa Alas Kaki Sempoyongan Lalu Pingsan, Ini Pengakuannya Pada Polisi

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved