Bersama Menkes dan Menteri BUMN, KPK Bahas soal Pengawasan Proses Vaksinasi Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan soal kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Meneri BUMN Erick Thohir ke Gedung Merah Putih.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu, ketiganya membahas soal pengadaan vaksin Covid-19 serta proses yang menyertainya, termasuk juga permintaan agar KPK mengawasi proses pengadaan vaksin ini.

"Hasilnya adalah disepakati tim bersama antara Kementerian BUMN, Kemenkes, BPKP, LKPP, KPK, Kejagung, dan Polri, yang selama ini sudah berjalan. Kita informasikan bahwa semua produk permenkes yang keluar terkait vaksinasi adalah bahasan dengan tim bersama," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggola dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021).

Pahala mengatakan tim ini akan diperkuat dengan mengundang stakeholder yang relevan, di antaranta Kemendagri untjk proses distribusi vaksinasi, sebab Kemendagri yang mengurusi soal kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Baca juga: BREAKING NEWS Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Sinovac Suci dan Halal

"Kita ingin tata kelola pemberian vaksin ini juga dijaga, sehingga setiap vaksin yang dibeli itu digunakan kepada siapa. Oleh karena itu, NIK akan menjadi basis, dan ada tim sub data di mana KPK akan ada di dalam situ," kata Pahala.

Sementara itu, Menkes Budi mengatakan pihaknya ingin KPK turut mengawasi soal program vaksin Covid-19 untuk mencegah risiko yang ada.

Baca juga: Jokowi: Kalau Sudah 70 Persen Vaksinasi Insya Allah Pandemi Covid-19 Stop

Informasi yang disampaikan Budi kepada KPK di antaranya soal bagaimana vaksin Covid-19 pembeliannya khusus, tak ada tender atau lelang sebagaimana program lengadaan pada umumnya.

"Negosiasi mengenai harganya sulit dilakukan karena memang sifatnya yang terbatas di seluruh dunia. Bisa dibayangkan penduduk dunia jumlahnya 7,8 miliar. Yang butuh vaksin 5,5 miliar, kalau kali dua dosis jadi 11 miliar, karena produksi cuma 6 miliar," katanya.

"Jadi benar-benar terjadi perebutan yang luar biasa. Ada isu mengenai sangat terbatas yang proses pengadaan dan programnya berbeda dengan yang biasa," ujar Menkes Budi.

Baca juga: Kini Sembuh dari Covid-19, Irfan Hakim Sempat Khawatir Hal Ini Terjadi

Di kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal distribusi vaksin ke sejumlah daerah. Dikatakan Erick, memang sistem yang disiapkan tidam akan sempurna

"Tapi dari file, dari box dan mobil itu ada QR code dan bisa dipantau, sehingga penugasan yang diberikan sampai ke provinsi berjalan dengan baik," kata Erick.

Erick juga bicara soal data yang terintegrasi karena program vaksin Covid-19 ini. Menurutnya, hal ini harus dimanfaatkan dengan baik, sebab data yang baik akan memudahkan pemerintah membantu rakyat tak hanya di program vaksin.

"Suka tidak suka data akan terkumpul sangat terbuka dan transparan, dan kapan lagi kita punya suatu data secara transparan, sehingga ketika pemerintah membantu rakyatnya itu tepat sasaran, baik bansos, vaksinasi, BLT, usaha mikro," kata Erick.

"Saya senang karena KPK menyambut baik dan mendampingi dengan program pembentukan satu data. Pak Menkes sebagai pemain utamanya terlibat. Untuk kami, tentu dengan struktur di BUMN kita akan mendukung dan tak kalah pentingnya kementerian lain seperti Kemendagri," pungkasnya.