Vaksin yang Mau Disuntikan ke Jokowi Belum Dapat Izin UEA, Epidemiolog: Patuhi Prosedur

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Jokowi dan jajaran menteri kabinet Indonesia Maju dijadwalkan mendapatkan vaksin Covid-19 pada 13 Januari 2021. Sampai hari ini, Badan POM belum mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA).

Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan, presiden Jokowi diharapkan dapat menjadi contoh yang baik di masyarakat.

Baca juga: Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 Selesai Kurang dari Setahun

"Jika dilakukan (vaksinasi) padahal izin belum ada maka kebijakan itu memberikan contoh tidak baik, tidak tepat, karena siapapun kalau tidak ada izin penggunaan enggak boleh sekalipun menteri," ujar Dicky saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (5/1/2021).

Peneliti pandemi yang bermukim di Brisbane ini menyakini, BPOM merupakan lembaga independen dan memiliki integritas, sehingga keputusan apapun yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini masalah prosedur harus kita patuhi. Apapun keputusan BPOM itu harus kita taati dan percayai mau apapun keputusan itu. Saya pribadi percaya pada integritas badan POM, tim audit yang memiliki peran dalam pemberian izin bukan orang sembarangan,"

"Ini harus kita tegakkan dalam sistem pemerintahan, dalam sistem kesehatan di era pandemi ini, semu harus bysistem," ungkapnya.

Ia pun meminta, agar pemerintah tidak tergesa-gesa dan menunggu keputusan resmi dari BPOM.

"Saran saya tunggulah izin resmi BPOM. Jangan mendahului nanti dianggap seperti memprovokasi atau mempengaruhi keputusan," harapnya.

Sementara itu secara terpisah, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Badan POM, Dr. dra. Lucia Rizka Andalusia, M Pharm, Apt mengatakan, BPOM kini tengah memasuki tahapan penyelesain penerbitan izin darurat tersebut.

"Sedang menunggu finalisasinya," jawab singkat Lucia saat dimintai konfirmasi.