Proses Penerbitan Izin Darurat Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca Lebih Mudah, Ini Sebabnya

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA  - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa otoritas Inggris telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization (EUA) vaksin Covid-19 AstraZeneca. 

Kabar tersebut menggembirakan karena AstraZeneca merupakan satu dari sejumlah merk vaksin yang akan digunakan di Indonesia.

"Kemarin kita menerima kabar bahwa emergency use of authorization atau EUA untuk Astrazeneca telah diberikan oleh Medicine and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) Inggris," kata Retno dalam konferensi pers virtual, Kamis, (31/12/2020).

Retno mengatakan dengan keluarnya izin penggunaan darurat dari otoritas Inggris tersebut maka akan memudahkan BPOM dalam mengeluarkan izin penggunaan darurat di Indonesia.

Pasalnya kata Retno otoritas Inggris (MHRA) merupakan salah satu dari enam strangent regulatory authorities yang memiliki hubungan dengan BPOM. 

"Melalui mekanisme reliance , proses penerbitan emergency use of authorization atas vaksin Astrazeneca di Indonesia akan lebih mudah," kata dia.

Baca juga: Percepat Pengadaan Vaksin Indonesia Kirimkan Dua Dokumen Kepada Covax

Lebih jauh Retno menjelaskan bahwa hasil proses penerbitan izin penggunaan darurat vaksin di Inggris tersebut dapat dijadikan acuan BPOM dalam menerbitkan izin penggunaan darurat di Indonesia.

Untuk diketahui seluruh vaksin yang beredar di Indonesia harus mengantongi izin penggunaan darurat dari BPOM meskipun izin yang sama telah keluar di negara asalnya. 

"Hasil emergency use of authorization di Inggris ini dapat dijadikan basis dan review dikeluarkannya emergency use of authorization di Indonesia," katanya.

Menurut Retno, BPOM akan berupaya secepat mungkin untuk menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin, dengan tetap mengikuti prosedur ilmiah agar aspek keamanan dan efektivitas vaksin.

"Sebagaimana dijelaskan Kepala BPOM kemarin, upaya terkoordinasi dengan semua pihak dan lembaga terkait baik di Indonesia dan di luar negeri terus dilakukan untuk mempercepat emergency use of authorization (izin penggunaan darurat).

Tentunya proses ini tidak akan pernah mengkompromikan aspek keamanan, efektivitas, dan kualitas vaksin," pungkasnya.

Baca juga: Menlu: EUA Vaksin Astra Zeneca Telah Diberikan oleh MHRA Inggris

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya mendatangkan vaksin secepatnya agar program vaksinasi dapat segera dilakukan.

Pemerintah kata Retno telah menandatangani komitmen pengadaan 50 juta dosis vaksin dari perusahaan asal Amerika Serikat, Novovax. 

"Kemarin, Indonesia telah menandatangani komitmen suplai dari Novavax dengan menggunakan platform protein subunit rekombinan yang berasal dari Amerika Serikat sebesar 50 juta dosis," kata Retno dalam konferensi pers virtual, Kamis, (31/12/2020).

Selain dengan Novovax pemerintah juga telah menandatangani kerjasama pengadaan vaksin dengan perusahaan yang berkantor di Inggris,  AstraZeneca.

Kerjasama dilakukan dengan platform viral vector sebanyak 50 juta dosis vaksin.

"Secara paralel pembicaraan berkesinambungan saat ini juga telah dilakukan dengan Pfizer yang berasal dari Amerika Serikat dan Jerman," pungkasnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah menggunakan lima jalur pengadaan vaksin Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mencapai 426 juta dosis vaksin.

"Sampai sekarang ada 5 jalur pengadaan vaksin yang sudah kita tempuh, 4 di antaranya sifatnya bilateral, 1 sifatnya multilateral," kata Budi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (29/12/2020).

Dalam pengadaan jalur bilateral, pemerintah menandatangani kontrak pengadaan 125 juta vaksin dengan perusahaan asal China, Sinovac.

Lalu kerjasama pengadaan 100 juta dosis vaksin dengan Perusahaan Bioteknologi asala AS, Novovax.

Selain itu pemerintah juga akan menandatangani kerjasama dengan perusahaan farmasi yang berkantor pusat di Inggris, AstraZeneca untuk pengadaan 100 juta dosis vaksin, dan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat Pfizer biontech untuk pengadaan 100 juta dosis vaksin.

"50 juta dosis vaksin (pfizer) sudah firm, sisanya opsi, Kami harap finalisasi dengan astrazeneca dan pfizer akan dilakukan dalam waktu dekat ini," kata dia.

Sementara itu menurut Budi, untuk jalur multilateral Indonesia sudah bekerjasama dengan Global Alliance for Vaccine and. Immunization (GAVI), lembaga bagian dari WHO.

Indonesia akan mendapatkan vaksin gratis melalui kerjasama tersebut. Hanya saja menurut Budi, jumlahnya dosis yang akan diterima belum pasti.

"Angkanya masih bergerak berapa dosis yang bisa diberikan ke Indonesia.

Tapi range nya antara 3 persen dari populasi atau 16 juta dosis, sampai 20 persen dari populasi atau sekitar 100 juta dosis," kata Budi.

Lebih jauh budi menjelaskan bahwa belum pastinya jumlah dosis vaksin yang diterima dari GAVI, melatarbelakangi pemerintah membuat kerjasama pengadaan yang sifatnya opsi dengan sejumlah perusahaan farmasi.

Opsi tersebut yakni bila jumlah vaksin yang diterima dari GAVI sesuai dengan perkiraan awal maka tidak perlu ada tambahan pengadaan vaksin.

"Itu sebabnya kenapa kita buat kontrak dengan opsi dari suplier vaksin yang ada tadi, yang 4 (Sinovac, Novovax, AstraZeneca, Pfizer) tadi.

Supaya kalau ada kepastian dari pengadaan dari GAVI, yang sifatnya gratis kita tak perlu ambil dari mereka. Tapi kalau vaksin GAVI belum bisa terdeliver sesuai jadwal, kita sudah mengamankan suplai dari perusahaan perusahaan tersebut secara bilateral," pungkasnya.