Legislator PKS: Pemerintah Harus Pastikan Keamanan, Khasiat dan Mutu Vaksin Sebelum Vaksinasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan keamanan, kemanjuran dan kualitas vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat secara gratis.

Hal itu disampaikan  Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (18/12/2020).

“Sebelum kita berbicara soal vaksin gratis pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan safety, efficacy, dan quality vaksin, apapun itu, yang sedang disiapkan atau dikembangkan,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Mengingat imbuh dia, sampai saat ini uji klinis tahap ke-3 vaksinSinovac masih berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat.

“Pemerintah harus konsisten dan patuh pada rekomendasi ilmiah yang merujuk pada evidence base practices. Jadi, Pemerintah tetap harus menunggu Emergency Use Authorization  (EUA) dari BPOM dan sertifikat halal dari MUI,” jelasnya.

Karena itu kata dia, poin-poin ini harus dipenuh pemerintah sebelum melakukan vaksinasi gratis dan massal kepada masyarakat.

Dengan itu pula, tidak ada lagi masyarakat yang ragu dan enggan untuk disuntikan vaksin.

“Ini prinsip yang tidak boleh ada tawar menawar, izin EUA dari BPOM dan label halal dari MUI. Jangan sampai publik berpikir bahwa vaksin diberikan secara gratis karena memang kurang ampuh dan pemerintah sudah terlanjur beli, tentu kita semua tidak menginginkan hal ini,” ucapnya.

Baca juga: Pimpinan DPR: Rumah Sakit Jangan Offside Soal Vaksinasi

“Artinya, pemerintah harus memastikan keamanan, khasiat, dan mutu untuk menjawab dan meyakinkan masyarakat yang menolak dan masih ragu-ragu. Pemerintah juga harus berhati-hati soal izin penggunaan darurat. Karena sedikit saja publik merasakan ada yang tidak lazim, maka keraguan dan penolakan akan meningkat” jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan bahwa vaksin Covid-19 gratis bagi masyarakat Indonesia.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan perhitungan ulang keuangan negara dan menerima banyak masukan dari masyarakat.

"Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin covid-19. jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Presiden dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, (16/12/2020).

Sebelumnya pemerintah membuat dua skema vaksin yang beredar di Indonesia. Pertama yakni vaksin bantuan pemerintah yang sifatnya gratis dan yang kedua vaksin mandiri yang harus dibeli oleh warga yang mampu.

Presiden mengatakan dengan keputusan seluruh vaksin gratis, maka ia memerintahkan kepada  jajarannya, baik itu Kementerian maupun lembaga, hingga Pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

"Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," katanya.(*)