Sebelum Keluarkan Fatwa Vaksin Covid-19 dari China, Tunggu Arahan Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim mengatakan, hingga kini MUI belum bisa mengeluarkan fatwa terhadap vaksin Covid-19 dari China yang tiba di Indonesia Minggu (6/12) lalu.

Menurut Lukman, pihaknya tetap mengikuti arahan Presiden Joko Widodo bahwa sebelum dapat digunakan, vaksin memerlukan tahapan perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terlebih dahulu.

"Kita selalu komunikasi dengan pemerintah, dan memang sepakat, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa prosedurnya tetap ditempuh seperti itu," kata Lukman saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/12).

Saat ini MUI masih menunggu BPOM mengeluarkan rekomendasi apakah vaksin dapat digunakan atau tidak. Apabila izin dapat digunakan, kata dia, maka MUI akan bisa mengeluarkan fatwa halal dari obat atau vaksin tersebut.

"Fatwanya seperti apa. Kalau halal ya otomatis bisa dipakai, kalau tidak nanti akan bagaimana, tetap ditempuh itu semua tahapannya. Itu kan arahannya Pak Presiden," kata dia.

Baca juga: Cerita Ilmuwan Indonesia Jelang Penggunaan Vaksin Covid-19 Pfizer di Inggris

Selain menunggu BPOM mengeluarkan rekomendasi, lanjut Lukman, MUI juga  menunggu kelengkapan data dari produsen vaksin atau perusahaan China. Menurut Lukman, hal ini karena perlengkapan vaksin tersebut dinilai masih kurang.

"Memang komunikasi sudah jalan terus dengan produsen melalui Bio Farma, tetapi kami lihat kelengkapan datanya masih belum semuanya. Kami masih menunggu kelengkapannya itu satu hal," katanya.

Ia berharap proses komunikasi antara Bio Farma dan produsen dapat selesai dengan kelengkapan data. Sehingga, proses tahapan pengeluaran rekomendasi dari BPOM dapat segera dilanjutkan dengan fatwa dari MUI.

"Saya berharap pihak perusahaan melalui Bio Farma bisa mempercepat prosesnya, atau penyediaan informasi-informasinya. Kami masih tunggu data-data tambahan dari mereka," tutur Lukman.

Baca juga: Cerita Ilmuwan Indonesia Jelang Penggunaan Vaksin Covid-19 Pfizer di Inggris

Diberitakan sebelumnya, vaksin Covid-19 dari China tiba di Indonesia. Vaksin siap suntik sejumlah 1,2 juta dosis itu diangkut dengan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300. Presiden Jokowi dalam tayangan terpisah mengatakan, vaksin memerlukan tahapan sebelum dapat digunakan masyarakat.

"Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” kata Jokowi.

Baca juga: Sejumlah Kota di Jepang Minta Bantuan Pasukan Bela Diri untuk Bantu RS Tangani Pasien Covid-19

 Selain dengan perusahaan China yaitu Sinovac, Indonesia juga menjalin komitmen pengadaan vaksin dengan perusahaan biofarmasi lainnya, yakni Sinopharm yang bekerja sama dengan G42 di Uni Emirat Arab, CanSino, dan AstraZeneca.

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman menerangkan, skema pemberian persetujuan izin darurat atau EUA vaksin Sinovac, belum ada data awal yang menyebutkan bahwa vaksin Sinovac memiliki efektifitas dan keamanan seperti halnya Moderna dan Pfizer.

"Vaksin Sinovac yang datang, uji keamanan maupun efektivitasnya belum ada. Walaupun memang tidak harus selesai uji klinik fase III tapi setidaknya ada data awal yang sebagaimana ketika misalnya Moderna dan Pfizer," kata dia.

Oleh karena itu demi keselamatan masyarakat, ia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan bersabar untuk menunggu sampai ada hasil laporan terkait keamanan dan efektivitas vaksin."Jadi ini harus berhati-hati dan bersabar menunggu hasilnya," tuturnya.

Ia berharap kepada pemerintah untuk mempersiapkan program vaksinasi dengan baik dan matang serta agar lebih menggencarkan kampanye Protokol kesehatan. Mulai dari memakai masker, menjaga jarak, hingga mencuci tangan.Serta memaksimalkan upaya tracing, testing, dan treatmen sebagai upaya penanggulangan Pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto mengatakan tahap selanjutnya pasca vaksin tiba adalah vaksin akan segera dilakukan persetujuan untuk penggunaan emergency use authorisation (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan scientific dan ketentuan perundang-undangan.

"Pemerintah Indonesia menjadikan vaksinasi menjadi bagian dari strategi penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai dengan rekomendasi WHO," ujar Terawan. (tribun network/rin/kompas.com)