Jubir Satgas Covid-19 Sebut Pemprov DKI Jakarta Contoh Bagus Kendalikan Buka Tutup Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebut pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai salah satu contoh yang bagus dalam upaya mengendalikan buka tutup daerah.

Wiku mengatakan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat bisa produktif tapi aman dari Covid-19, setiap daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan.

"Pelajaran kemarin dengan DKI adalah salah satu contoh yang bagus. Dalam buka tutup untuk mengendalikan daerah, kewenangan berada pada pimpinan daerah. Entah itu ditingkat provinsi, oleh gubernur atau di kabupaten/kota yang didukung oleh TNI Polri," kata Wiku dalam webinar FKM UI, Rabu (18/11/2020).

Dalam mewujudkan masyarakat produktif, setiap daerah diberikan wewenang dalam menentukan tahapan untuk mencapai masyarakat produktif namun aman dari penularan Covid-19.

Wiku mengatakan pemda memiliki dashboard yang dapat diakses untuk melihat tingkat kenaikan kasus, apakah resiko di wilayahnya tinggi, sedang, rendah, atau bahkan sama sekali tidak terdampak, namun tetap berkordinasi dengan pusat.

Baca juga: Satgas Pastikan Monitoring Ketat Lokasi Pengungsian Untuk Tekan Penularan Covid-19

"Lakukan pra kondisi, timing yang tepat, dan prioritas, serta berkordinasi dengan pemerintah pusat, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi, untuk mencapai masyarakat produktif aman Covid-19," ujarnya.

Menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 di tempat kerja, baik di perkantoran dan industri harus mengikuti keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan Covid-19 di tempat kerja untuk mendukung keberlangsungan usaha ditengah pandemi.

Menurut Wiku, jawaban soal kondisi satu daerah dengan daerah lainnya tentu akan berbeda, sehingga satu jawaban tidak bisa menjadi acuan penerapan masyarakat produktif dan aman Covid-19 di daerah lain.

Terlebih daerah yang masih tinggi penularan virusnya.

"Jadi tidak bisa dijawab, sekolah bukanya kapan? Sekolah di Indonesia tidak bisa disamakan semua (kondisinya). Sama seperti pertanyaan kapan pabrik dibuka, jawabannya tidak bisa disamakan semua," ujarnya.

"Kita harus melihat per daerah dan diserahkan kepada daerah dengan berkonsultasi dengan Satgas Covid-19 pusat. Caranya dengan melihat dashboard antara pemerintah pusat dan daerah," lanjut Wiku.

Pemerintah diterangkan Jubir Satgas Covid-19 tengah menekan kasus aktif di angka nol, atau menargetkan tidak ada kasus aktif lagi di Indonesia.

Oleh karena itu menurutnya pemerintah perlu bekerja sama dengan semua pihak. 

Koordinasi nasional dilakukan dalam satu komando dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, pemerintah berkolaborasi dengan swasta, media, akademisi, dan masyarakat yang semuanya bersatu.

"Musuh kita adalah virus, bukan lembaga lain di Indonesia ataupun kelompok lain di Indonesia," tegasnya

Namun ia menyayangkan menurut hasil survei BPS masih ada 17 persen masyarakat yang tidak percaya adanya Covid-19, padahal korban sudah ribuan di Indonesia dan jutaan di dunia.

Oleh karena itu ia mengajak semua elemen kembali menegakkan protokol kesehatan, agar Indonesia bisa tetap bisa produktif, namun aman dari penularan Covid-19.