Agar Penanggungjawab Jelas, Vaksin Gratis Diurus Menkes, Vaksin Mandiri Diurus Menteri BUMN

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan dua jenis vaksin Covid-19 yang akan disuntikan kepada masyarakat Indonesia nantinya.

Pertama yakni vaksin yang ditanggung pemerintah alias gratis, dan yang kedua yakni vaksin mandiri yang harus dibayar oleh masyarakat yang mampu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksin yang sifatnya gratis diurus oleh Kementerian Kesehatan. 

"Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas, kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes," kata Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (19/10/2020).

Sementara itu vaksin yang sifatnya mandiri atau berbayar menurut Presiden diurus oleh Kementerian BUMN.

Tujuan pembagian tugas tersebut kata Presiden agar penanggungjawab vaksinasi nantinya jelas. 

"Ini menjadi jelas, kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," katanya.

Selain itu Presiden meminta jajaran kabinetnya mempersiapkan dengan matang implementasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Ia meminta jajaran kabinetnya tidak menganggap pelaksanaan vaksinasi.

"Ini perlu persiapan lapangan, perlu persiapan untuk implementasi sehingga perlu juga yang berkaitan dengan training-training, jangan menganggap enteng, ini bukan hal yang mudah," kata Presiden.

Misalnya kata presiden pelatihan dalam membawa dan menaruh vaksin.

Menurutnya proses tersebut tidak bisa dilakukan sembarang karena jumlahnya sangat besar. 

Selain itu vaksin menurutnya vaksin memerlukan perlakuan yang spesifik. Apalagi tiap vaksin menurutnya jenisnya berbeda beda. 

Baca juga: Presiden Ingatkan Menteri Jangan Sampai Vaksin Covid-19 Dihantam Isu yang Memancing Demonstrasi

"Tiap vaksin beda-beda dari G42 beda, dari Sinovac beda lagi, nanti dari Astrazeneca beda lagi, nyimpennya di cold storagenya seperti apa, tidak boleh goncang apa boleh," kata Presiden.

Untuk proses penyiapan tersebut, Presiden akan meminta perwakilan lembaga kesehatan dunia (WHO) di Indonesia untuk memberikan pelatihan.

"Saya minta ini dilibatkan WHO, WHO Indonesia, agar mereka bisa memberikan training-training, sehingga standarnya menjadi jelas. Hati hati. Hati hati mengenai vaksin, bukan barang gampang ini," pungkasnya.