Luhut Pimpin Penanganan Covid-19 di 8 Provinsi, DPR: Tak Perlu Dibikin Polemik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR RI meminta publik tak berpolemik terkait penunjukan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi yang merangkap Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan  mengawal perkembangan penanggulangan Covid-19 di delapan wilayah.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasti memiliki pertimbangan memilih Luhut memimpin penanganan Covid-19 di delapan wilayah.

"Mungkin Pak Jokowi memiliki banyak pertimbangan dan juga dalam situasi pandemi covid yang sedang melanda saat ini, yang grafiknya naik memang diperlukan beberapa pembagian tugas," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

"Saya pikir itu tidak perlu dibikin polemik karena presiden sebagai penanggungjawab tentunya memiliki pertimbangan sendiri," imbuhnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, butuh energi lebih untuk menangani pandemi yang semakin hari semakin meningkat kasusnya.

Dasco melihat wajar jika Presiden Jokowi menugaskan Luhut mengawal penanganan Covid-19.

Baca: Penanganan Covid-19 di Indonesia, Jokowi: Jangan Buru-buru Menutup Wilayah

"Karena Komite Penanganan Covid itu juga sekaligus bertugas untuk pemulihan ekonomi nasional mungkin diperlukan energi tambahan sehingga presiden memberikan tugas kepada Menko Maritim untuk ikut andil dalam pemberantasan Covid-19," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi yang merangkap Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan bersama Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengawal perkembangan penanggulangan Covid-19 di delapan wilayah.

"Menugaskan Wakil Ketua Komite pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas Covid-19 untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," ujar Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (14/9/2020).

Delapan wilayah tersebut menurut Airlangga mengalami kenaikan kasus Covid-19 yang tinggi.

Diantaranya yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Ke delapan provinsi tersebut menyumbang lebih dari 50 persen kasus positif di Indonesia.

"Oleh karena itu Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasikan lebih, khususnya di 8 wilayah yang terdampak,  lebih besar kenaikannya," katanya.

Dalam mengawal dan memonitor penyebaran Covid-19 tersebut, Presiden menurut Airlangga mengatakan agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditingkatkan. Selain itu mengawal agar penanganan Covid-19 di daerah dilakukan dengan intervensi berbasis lokal.

"Sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di 83.000 desa, RT, RW bisa terus termonitor,” ujarnya.