Minggu, 5 Oktober 2025

Virus Corona

Covid-19 Masih Jadi Ancaman, Sri Mulyani Bicara Perpanjangan Bansos hingga 2021

juga ada peluang bagi pemerintah untuk memperpanjang bantuan sosial (bansos) hingga 2021

Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Hendra Gunawan
WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
BANSOS PRESIDEN - Ketua Rt 08/04, Kelurahan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, sedang menyalurkan paket sembako bantuan presiden melalui kementerian sosial, Minggu (9/8/2020). Menurut ketua Rt 08/04, Saycri (51), jumlah warga penerima paket bansos di wilayahnya kali ini dikurangi dari sebelumnya yang mendapat jatah 87 kk kini hanya 77 kk. Paket sembako yang diberikan dalam kantong merah putih ini berisi, mie instan merk Megah Mie 16 bungkus, minyak goreng 2 liter merk Walini, saos sambel ukuran kecil 1 botol merk Nasional, ikan sarden cap Asahi ukuran kecil 4 kaleng, ikan sarden cap Asahi ukuran sedang 2 kaleng dan beras cap Tiga Mangga 10.kg. Ny Ernawati, satu warga penerima mengucapkan terima kasih karena bantuan ini bisa meringankan ekonomi keluarganya yang sedang sulit akibat terdampak Covid-19. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, ada kemungkinan pandemi Covid-19 masih ada pada 2021, sehingga alokasi dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) begitu flkesibel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, juga ada peluang bagi pemerintah untuk memperpanjang bantuan sosial (bansos) hingga 2021 akibat dampak pandemi.

"Covid masih akan ada. Program PEN, nilainya tahun depan lebih rendah karena ada perubahan alokasi, kami antisipasi, apa bansos diperpanjang, jumlah dikurangi atau apa," ujarnya saat rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (7/9/2020).

Baca: Jokowi: Kesehatan Jadi Fokus Nomor Satu Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Menurutnya, karena itu Kemenkeu begitu elastis dalam penggunaan dana PEN, tapi tetap berdasarkan transparansi dan disiplin fiskal.

"Kami di Kemenkeu benar-benar fleksibel, tapi jaga kedisiplinan fiskalnya. Kami sebagai bendahara negara dalam situasi ini fleksibel dan berubah," kata Sri Mulyani.

Eks direktur pelaksana Bank Dunia itu berharap tahun 2021, pemerintah tetap akan bisa melakukan penghematan melalui kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan adanya digitalisasi.

Baca: Wakil Bupati Agam Positif Covid-19, Sempat Datangi KPU untuk Daftar Pilkada 2020

"Kita berharap tahun 2021 kita akan tetap menangkap efisiensi yang diperoleh gara-gara ada Covid-19. Ada WFH tanpa kompromi dari sisi kinerja," pungkasnya.

Adapun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sebesar Rp 365,5 triliun.

Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran PEN tahun ini yang sebesar Rp 695,2 triliun.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved