Pemerintah Didesak Siapkan Langkah Luar Biasa Perlambat Laju Penyebaran Covid-19

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mendesak pemerintah menyiapkan langkah luar biasa memperlambat penularan Covid-19 di Indonesia.

Sebab, laju positif Covid-19 atau positivity rate Corona di Indonesia yang mencapai 13,3 persen pada 29 Juli yang merupakan jauh di atas standar positivity rate WHO menunjukkan bahwa ada masalah besar dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Pemerintah perlu memiliki langkah luar biasa untuk mencegah atau minimal memperlambat penularan Covid-19 di negeri ini. Apalagi rata-rata kematian di Indonesia yang sebesar 4,7 persen juga jauh di atas rata-rata kematian dunia yang masih sebesar 4,2 persen," kata Baidowi kepada wartawan, Kamis (30/7/2020).

Baca: Update RS Pulau Galang 30 Juli: 221 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Baca: Tingkat Positivitas Covid-19 Rabu Kemarin 13,3 Persen, Masih Lebih Tinggi dari Standar WHO

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengingatkan jumlah positivity rate Corona berpotensi bertambah besar mengingat rasio uji spesimen corona di Indonesia masih cukup kecil yaitu berkisar 0,5 orang per 1.000 penduduk lebih kecil dibanding standar WHO yaitu 1 per per 1.000 penduduk.

Baru DKI Jakarta yang jumlah rasionya di atas WHO yaitu nyaris 4 per 1.000 penduduk, namun jumlah penduduk Jakarta tentu jauh sangat kecil dibanding penduduk Indonesia.

Jika rasio uji spesimen corona ditingkatkan minimal standar WHO maka kemungkinan besar positivity rate Corona akan bertambah besar lagi.

"Apalagi saat ini protokol kesehatan banyak dilanggar, terutama di berbagai daerah seperti Jawa Timur dan lainnya, dimana masyarakat seakan tidak menyadari adanya pademik Covid-19, atau tidak menganggap pademi ini berbahaya dengan tetap melakukan aktivitas di luar rumah seperti biasa," ujarnya.

Awiek menjelaskan potensi bertambahnya laju peningkatan itu juga semakin terlihat setelah munculnya banyak kluster penularan baru.

Ia mencontohkan di Jakarta misalnya baru-baru ini ditemukan kluster 59 kluster perkantoran dengan jumlah kasus positif Corona sebanyak 375 pegawai.

Mirisnya, sebagian besar berasal dari perkantoran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemda.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sendiri kurang berhasil dalam mengedukasi pegawai mereka.

Atas dasar itu, Awiek menilai pemerintah harus lebih ekstra lagi dalam menangani pandemi virus corona.

Terutama menyadarkan masyarakat pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

"Langkah luar biasa dan kreatif harus dilakukan pemerintah khususnya untuk menyadarkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin angka kematian di Indonesia akibat akan meningkat dan melampuai negara lain yang lebih dahulu mengalami masalah dengan Corona, dan ini sama-sama tidak kita inginkan," pungkasnya.