Virus Corona
Politikus PKS Komentari Pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Netty menilai persoalan intinya pada saat ini bukanlah pada pembentukan dan pembubaran sebuah lembaga, namun kejelasan peta jalan penanganan pandemi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani angkat bicara soal pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Netty menilai persoalan intinya pada saat ini bukanlah pada pembentukan dan pembubaran sebuah lembaga, namun kejelasan peta jalan penanganan pandemi Covid-19.
"Jadi sejauh mana pembubaran gugus tugas yang kemudian diganti dengan pembentukan satgas benar-benar mampu ‘mengerem’ lonjakan kasus Covid-19 yang semakin eksponensial," ujar Netty, kepada wartawan, Rabu (22/7/2020).
Baca: Wiku Adisasmito Tampil Perdana Sebagai Jubir Gugus Tugas Covid-19, Langsung Beri Kabar Baik
"Jangan sampai publik melihat bahwa penanganan oleh pemerintah hanya sekadar ganti istilah, ganti lembaga, menambah jubir dan influencer tetapi Covid-19 di Indonesia tetap tidak teratasi, bahkan sekarang sudah menyalip kasus positif di negara asalnya," imbuhnya.
Netty mengatakan sebelum dibentuk komite sebenarnya posisi Gugus Tugas sangat strategis karena memegang rentang kendali koordinasi antar kementerian dan lembaga.
Namun saat ini dengan posisi Gugus Tugas yang hanya bagian kecil di dalam struktur komite, maka makin jelas terlihat bahwa kebijakan pemerintah cenderung economic heavy.
"Pantas saja, keberpihakan anggaran untuk sektor kesehatan dalam penanganan Covid-19 ini terasa setengah hati. Dampaknya, rumah sakit kewalahan karena kurangnya daya dukung sarana, alat dan bahan kesehatan sehingga tenaga kesehatan berguguran satu per satu," kata dia.
Selain itu, hal tersebut menyebabkan pembangkangan masyarakat seperti mengabaikan protokol kesehatan, menolak dijemput ke layanan kesehatan, hingga menolak anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol Covid-19.
Netty pun meminta pemerintah jangan menyalahkan publik jika banyak yang berpendapat kebijakan pemerintah sendiri mengarah pada herd immunity. Dimana membiarkan rakyatnya kewalahan menghadapi Covid-19, karena kontraksi ekonomi menjadi pilihan untuk diselamatkan.
"Saya minta pemerintah tidak bermain-main dengan Covid-19 yang disebut sebagai malaikat pencabut nyawa oleh Ketua Gugus Tugas. Buatlah kebijakan berbasis kesehatan dan yakinkan masyarakat dengan menunjukkan strong leadership agar ada jaminan bahwa penanganan pandemi dilakukan dengan tepat," tandasnya.