Jokowi Tegur Lagi Para Menteri: Apa yang Harus Kita Kerjakan, Problem Lapangannya, Bukan Laporan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menyoroti kinerja menteri kabinet Indonesia Maju di masa krisis akibat pandemi Covid-19.

Saat memimpin rapat terbatas terkait Percepatan Penanganan Pandemik Covid-19, Presiden Jokowi meminta para menteri tidak usah memberikan laporan kepada dirinya.

Presiden meminta agar para menteri bisa menjabarkan apa yang akan dilakukan ke depannya menghadapi krisis ini.

"Saya harapkan nanti yang disampaikan bukan laporan, apa yang harus kita kerjakan, problem lapangannya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin (13/7/2020).

Menurut Jokowi, saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah kerja cepat pemerintah menangani efek pandemi ini.

Kepala Negara lalu mencontohkan, Provinsi DKI Jakarta yang angka positive rate-nya melonjak dari 4-5 persen hingga sekarang sudah menyentuh 10,5 persen.

Baca: Kasus Corona di Jakarta Meroket, DPRD DKI Sebut Publik Salah Kaprah Pahami PSBB Transisi

Baca: Update Corona Global 14 Juli 2020 Tembus 13,2 Juta, Kematian 7,6 Juta Jiwa, AS Catat 1,5 Juta Sembuh

"Tolong betul-betul dijadikan perhatian," jelas Jokowi.

Dalam kesempatan itu, presiden meminta para menterinya terus melakukan sosialisasi yang komunikatif dan partisipatif terkait protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Presiden juga meminta dibuatkan dasar ilmu pengetahuan dan science untuk membangkitkan partisipasi masyarakat. Terutama, masyarakat yang rentan terpapar Covid-19.

"Komunikasi yang membangun kepercayaan membangun trust berbasis ilmu pengetahuan, science dan juga data science guna membangkikan pertisipasi masyarakat terutama yang rentan," kata Jokowi.

Presiden juga meminta adanya aksi memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan. Terutama, yakni menjaga jarak satu sama lainnya, penggunaan masker, hingga cuci tangan.

Pasalnya, Jokowi mendapati survei di Jawa Timur bahwa 70 persen masyarakat tidak mengenakan masker saat ke luar rumah.

Ia meminta TNI-Polri, para tokoh agama hingga tokoh masyatakat membantu pemerintah mensosialisasikan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru ini.

"Semua digerakkan untuk mengampanyekan itu sekaligus melakukan pengawasannya," jelas Jokowi.

Dalam kesempatan itu, presiden Joko Widodo juga merespons soal angka positif Covid-19 yang mencapai 2.000-an kasus per harinya Kamis (9/7/2020) lalu.

Menurut Jokowi, perlunya evaluasi kendala terkait lonjakan kasus tersebut.

Baca: Banyak Masyarakat Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Pemerintah Siapkan Sanksi, Bisa Tipiring

Baca: Waspadai Mikro Droplet Sebagai Sumber Penyebaran Covid-19, Muhadjir Minta Khotbah Jumat Dipersingkat

"Rapat terbatas pada pagi hari ini kita akan evaluasi dan beberapa hal yang harus jadi perhatian," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, jajarannya harus bertindak cepat terkait lonjakan kasus yang yang mencapai 2.657 pasien itu.

Kepala Negara juga menyadari bahwa lonjakan kasus tersebut diakibatkan adanya klaster Secapa di Jawa Barat.

"Saya kira kasus positif 1681 yang pada hari kamis yang lalu juga berada di posisi 2500 kasus positif karena ada kasus di Secapa," jelas Jokowi.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo masih menemukan adanya narasi negatif terkait upaya mencegah Covid-19.

Doni menyebut, ada narasi di masyarakat yang menyebut kasus Covid-19 sebagai konspirasi dan rekayasa.

"Masih ada sejumlah pihak yang menganggap ini adalah konspirasi. Covid ini rekayasa. Covid ini adalah konspirasi. Padahal kita semua sudah tahu, bahwa korban jiwa di tanah air sudah melampaui angka 3.500," kata Doni di Istana.

Doni mengatakan, angka kematian di dunia jauh lebih besar akibat Covid-19. Bahkan, total kematian di dunia melebihi angka 550 ribu jiwa.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penyampaian pesan bahwa Covid-19 berbahaya bagi manusia, terutama masyarakat rentan.

"Jadi ini nyata, ini fakta, oleh karenanya semua pihak harus betul-betul memahami ini. Menyampaikan pesan-pesan bahwa covid ini ibaratnya, mohon maaf, ibaratnya adalah malaikat pencabut nyawa bagi mereka yang rentan. Siapa saja yang rentan? Adalah lansia. Yang rata-rata adalah usia di atas 60 tahun-70 tahun," ucap Doni.

Ia menambahkan, pemerintah akan berupaya menggunakan sosialisasi efektif dengan melibatkan semua pihak.

"Untuk menekan kasus penambahan positif itu yang dipilih adalah sosialisasi yang efektif, yang masif melibatkan seluruh komponen dengan kearifan lokal. Tadi sudah disampaikan Bapak Menko PMK, para antropolog, sosiolog, termasuk psikolog juga tokoh-tokoh masyarakat, khususnya para ulama," jelas Doni. (tribun network/yud)