Pendidikan GOVirus Corona
Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal
Seharusnya new normal diterapkan ketika pemerintah sudah berhasil menurunkan angka penularan Covid-19 di berbagai daerah dan melewati puncak kasus
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menilai pemerintah telah salah mengambil kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19, yang berakibat terus bertambahnya kasus positif.
Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Irwan menyebut pada 26 Mei 2020, pemerintah telah diingatkan agar tidak memberlakukan kebijakan kenormalan baru atau new normal secara terburu-buru.
"Bahkan saya katakan waktu itu, new normal bentuk kekalahan perang pemerintah lawan Covid-19," ujar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Jumat (10/7/2020).
Menurut Irwan, seharusnya new normal diterapkan ketika pemerintah sudah berhasil menurunkan angka penularan Covid-19 di berbagai daerah dan melewati puncak kasus.
Baca: Tetap Aktif Saat New Normal, Berikut Kunci Selalu Sehat Selama Pandemi COVID-19
"Apa yang terjadi pada hari ini, di mana angka positif naik dua kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya, telah menunjukkan langkah new normal yang diambil pemerintah adalah blunder bagi rakyat dan negara," papar legislator asal Kalimantan Timur itu.
Penanganan pandemi Covid-19 yang tidak tepat, kata Irwan, bukan hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga menekan perekonomian nasional terus merosot.
"Ini tentu menjadi warning bagi pemerintah agar jangan keliru dan lalai dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi masyarakat," ujar Irwan.
"Pemerintah tidak boleh berlindung di balik alasan agar rakyat mengikuti protokol kesehatan semata. Harus ada tindakan yang konkret dan tegas memutus penyebaran Covid-19 di tanah air," sambung Anggota Komisi V DPR itu.
Baca: Partai Demokrat dan PKB Sepakat Tolak RUU HIP
Tercatat pada Kamis (9/7/2020), jumlah pasien positif Covid-19 bertambah sebanyak 2.657 pasien, atau secara total mencapai 70.367 orang.
Sebanyak delapan provinsi dengan penambahan kasus terbanyak di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara.
