Corona di Jatim: Terpaut 55 Kasus dari DKI Jakarta hingga Jokowi Minta Bantuan Pangkogabwilhan II

TRIBUNNEWS.COM - Kasus virus corona (Covid-19) di Jawa Timur terus mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penambahan angka harian yang cukup tinggi selama beberapa minggu ini menjadi sorotan tersendiri oleh Jokowi.

Hampir Salip Jakarta

Data gugus tugas percepatan penanganan virus corona per Kamis (25/6/2020), Covid-19 di Jawa Timur telah mencapai 10.545 kasus.

Penambahan angka harian di wilayah yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa ini menjadi yang tertinggi setidaknya selama empat hari berturut-turut.

Pada Senin (22/6/2020), Jatim menjadi provinsi tertinggi laporan harian Covid-19 dengan 315 kasus baru.

Sehari setelahnya, dilaporkan ada penambahan 258 kasus baru sedangkan pada Rabu, bertambah sebanyak 183 kasus.

Pada hari ini, penambahan kasus juga masih cukup tinggi dengan bertambah 247 pasien baru, 51 kasus lebih banyak dibanding DKI Jakarta yang melaporkan 196 kasus baru.

Baca: DATA TERKINI Pasien Positif Corona Tambah 1.178 Jadi 50.187 Orang, 2.620 Meninggal, 20.449 Sembuh

Baca: Update Corona Global Kamis, 25 Juni 2020 Sore Total 9,5 Juta: Rusia Laporkan 613.994 Kasus

Penambahan kasus yang cukup tinggi selama beberapa hari ini membuat corona di Jawa Timur hampir melampaui DKI Jakarta.

Saat ini, kasus corona di wilayah Anies Baswedan ada sebanyak 10.600 kasus, selisih 55 kasus dari Jawa Timur yang tercatat ada 10.545 kasus.

Angka kematian di Jawa Timur juga menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan 764 kasus kematian per Kamis (25/6/2020).

JUmlah tersebut lebih tinggi dari DKI Jakarta yang saat ini mencatatkan 608 kasus kematian.

Sementara untuk kesembuhan, Jawa Timur ada 2.995 kasus sembuh, menjadi urutan kedua setelah DKI Jakarta yang kini ada 5.322 kasus sembuh.

Baca: Jurus Jitu Ridwan Kamil untuk Tingkatkan Kesembuhan Warga Jawa Barat dari Wabah Corona

Baca: IMF: Ekonomi Dunia Bisa Tumbuh Nol Persen Tahun 2021 Jika Muncul Corona Gelombang II

2 Minggu Turunkan Kasus

Jokowi juga meminta tingginya kasus di Jatim segera diturunkan dalam waktu dua minggu.

"Saya minta dalam waktu 2 minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi, dari semua unit organisasi yang kita miliki," kata Presiden dalam kunjungannya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6/2020) seperti dikutip laman Setkab.go.id.

Jokowi juga menginginkan adanya kerja sama dan sinergi antarmanajemen untuk menurunkan kasus ini.

Jokowi juga menyinggung wilayah Surabaya Raya, yakni Surabaya, Gresik dan Sidorajo yang menjadi wilayah dengan kasus tinggi di Jawa Timur.

"Ini adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga terlebih dahulu, dikendalikan terlebih dahulu."

"Enggak bisa Surabaya sendiri, enggak bisa."

"Gresik harus dalam satu manajemen, Sidoarjo harus dalam satu manajemen, dan kota/kabupaten yang lain," jelas Presiden.

Baca: Dari Surabaya, Presiden Jokowi Langsung ke Banyuwangi

Minta Bantuan Pangkogabwilhan II

Presiden juga meminta bantuan kepada Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II untuk mendukung langkah pemerintah dalam menurunkan kasus.

Pangkogabwilhan II ditugaskan untuk menangani langsung rumah sakit darurat dan menyinergikan dengan rumah sakit rujukan yang ada.

"Dipilahkan mana yang berat, mana yang ringan, penempatannya di rumah sakit yang mana sehingga semuanya tidak masuk ke dalam satu titik dan tidak dipisah-pisahkan, dan tidak menumpuk pasien itu di satu rumah sakit sementara yang lain masih banyak yang kosong," terang Presiden.

Berkaitan dengan tes cepat, Jokowi meminta jumlah pengetesan terus ditingkatkan dan dilakukan secara berkesinambungan dan ketat.

"Tes masif, pelacakan yang agresif, mengisolasi, men-treatment secara ketat, saya kira sudah dilakukan. Ini agar diteruskan dengan jumlah yang lebih banyak," jelasnya.

Baca: Jokowi Ingatkan Pentingnya Seimbangkan Gas dan Rem dalam Manajemen Krisis Covid-19 di Indonesia

New Normal

Terkait New Normal, Jokowi menyebut new normal bisa diberlakukan bila kasus virus corona dapat dikendalikan.

Itu pun harus dengan memperhatikan tahapan-tahapan yang diprakonsikan terlebih dahulu.

"Jangan tahu-tahu langsung dibuka tanpa sebuah prakondisi yang baik."

"Kemudian yang kedua, juga cari timing yang betul-betul pas betul, setelah prakondisi timing-nya ditentukan, kabupaten mana dulu, kota mana dulu," jelas Kepala Negara.

“Prioritas sektor juga harus diperhatikan."

"Sektor mana dulu yang harus dibuka lebih dulu, yang menjadi prioritas, bukan harus semuanya langsung dibuka. Sehingga gas dan remnya ini harus pas betul,” pesan Jokowi.

(Tribunnews.com/Tio)