Virus Corona
Angka Positif Jatim Tinggi, Presiden: Hati-hati, Terbanyak di Indonesia
Gugus Tugas bersama pemerintah daerah harus tanggap karena lonjakan kasus Covid-19 di Jatim kini tertinggi dibanding wilayah lainnya
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan jajaran Gugus Tugas Nasional dan Daerah mengenai tingginya kasus Covid-19 di Jawa Timur (Jatim).
Menurut Presiden, Gugus Tugas bersama pemerintah daerah harus tanggap karena lonjakan kasus Covid-19 di Jatim kini tertinggi dibanding wilayah lainnya.
"Tadi sudah disampaikan bu Gubernur, oleh Ketua Gugus Tugas Daerah (Jatim), bahwa angka positif yang terkena covid di Jatim ini 183. ini kemarin ya. Ini terbanyak di Indonesia, hati-hati ini terbanyak di Indonesia," kata Presiden saat meninjau Kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis, (25/6/2020).
Baca: Presiden Jokowi Pimpin Rakor Penanganan Kasus Covid-19 Jatim
Presiden meminta pengendalian dan penanggulangan Covid-19 di Jatim dilakukan bersama sama dan terintegrasi. Sehingga angka positif Corona dapat menurun dan tingkat kesembuhan terus meningkat.
"Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini. Baik itu di gugus tugas, baik itu di provinsi, baik itu di kota dan di kabupaten, seterusnya sampai ke kampung, desa semuanya ikut bersama-sama melakukan manajemen krisis sehingga betul-betul kita bisa mengatasinya dan menurunkan angka positif tadi," kata Presiden.
Selain itu dalam penanggulangan Covid-19, presiden meminta ada kerja sama yang baik diantara daerah, terutama daerah-daerah Surabaya Raya yang merupakan wilayah aglomerasi.
Penanggulangannya tidak bisa dilakukan satu daerah saja, melainkan juga wilayah sekelilingnya misalnya Gresik dan Sidoarjo.
"Saya melihat memang yang paling tinggi adalah di Surabaya Raya. Ini adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga terlebih dahulu dikendalikan terlebih dahulu. Eggak bisa Surabaya sendiri, Gresik sendiri, harus dalam satu manajemen , Sidoarjo harus dalam satu manajemen dan kota kabupaten yang lain karena arus mobilitas itu yang keluar masuk adalah dari bukan hanya Surabaya, tapi daerah juga ikut berpengaruh terhadap naik dan turunnya angka-angka Covid ini," pungkasnya.