Pendidikan GOPilkada Serentak 2020
Mendagri Ingatkan Pilkada Adu Gagasan Penanganan Covid Bukan Adu Fisik
Adu gagasan dan adu berbuat. Daerah yang incumbent bertanding dinilai oleh masyarakat mampu tidak menangani Covid.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan momentum bagi percepatan penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) dan dampak sosial yang ditimbulkan.
Untuk itu, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) itu meminta semua kontestan yang akan mencalonkan diri di pesta demokrasi rakyat itu untuk membawa gagasan utama penanganan pandemi Covid-19.
"Adu gagasan intelektual penanganan covid dan dampak bukan adu fisik," kata Tito, di acara Peluncuran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Update Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2020, yang diselenggarakan Bawaslu RI, Selasa (23/6/2020).
Dia menjelaskan, calon pemilih dapat menilai apakah calon kepala daerah baik petahana maupun non petahana mempunyai konsentrasi di isu penanganan Covid-19 dan dampak sosial yang diakibatkan.
Baca: Bawaslu: Pandemi Covid-19 Akibatkan Kerawanan Pilkada 2020 Meningkat
"Adu gagasan dan adu berbuat. Daerah yang incumbent bertanding dinilai oleh masyarakat mampu tidak menangani Covid. Ini menjadi amunisi non petahana untuk mengeluarkan gagasan termasuk kritik. Sehingga Pilkada diharapkan adanya keseriusan kepala daerah menangani Covid," kata dia.
Melalui adu gagasan itu, kata dia, dapat mengurangi saling serang antara masing-masing pasangan calon.
"Isu besar adalah masalah efektivitas daerah menangani Covid dan dampak sosial akan mereduksi potensi isu primordial yang sering menjadi masalah konflik," ujarnya.
Sehingga, harapannya, dia menambahkan, melalui Pilkada hingga akhirnya terpilih pasangan kepala daerah-wakil kepala daerah dapat mempercepat penanganan Covid-19.
Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.
Sembilan provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara, 37 kota yang menggelar pilkada tersebar di 32 provinsi.
