Pendidikan GOVirus Corona
Pengaktifan Kembali Ganjil Genap di Jakarta Masih Tunggu Keputusan Gubernur Anies
Pengaktifan kembali kebijakan ganjil genap (Gage) pun disebut menjadi salah satu kebijakan untuk mengurai kemacetan.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lalu lintas yang di sejumlah jalan arteri atau ruas jalan ibu kota mulai berangsur padat selama PSBB masa transisi.
Pengaktifan kembali kebijakan ganjil genap (Gage) pun disebut menjadi salah satu kebijakan untuk mengurai kemacetan.
Menanggapi hal itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pengaktifan kembali ganjil genap.
"Saya sudah komunikasi dengan Kadishub untuk pengaktifan kembali Gage menunggu keputusan gubernur," kata Sambodo kepada wartawan, Jumat (12/6/2020).
Sambodo mengatakan Pemprov DKI Jakarta bersama kepolisian akan segera mengevaluasi terkait penonaktifan Gage di Jakarta selama PSBB masa transisi.
Baca: Covid-19 di Jawa Timur Bertambah 318 Kasus Baru, Lima Hari Ini Penambahan Selalu di Atas 200 Kasus
Nantinya akan dihitung peningkatan volume kendaraan terhadap kemacetan di Jakarta.
"Keputusannya berdasarkan masukan dari hasil evaluasi instansi terkait," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, rencana penerapan pembatasan ganjil genap untuk kendaraan di DKI Jakarta juga mendapatkan kritik dari sejumlah dokter.
Kebijakan tersebut belum menjadi pilihan tepat jika dilakukan saat kasus covid-19 masih sangat meningkat.
Dokter spesialis paru RS Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, dr. Erlina Burhan, Sp.P(K) menyebutkan kalau ganjil genap diterapkan maka masyarakat berpotensi beralih menggunakan kendaraan umum.
Supaya tetap bisa menjaga jarak maka ketersediaan armada kendaraan harus diperbanyak karena pencegahan covid-19 saat ini yang paling ampuh adalah menjaga jarak dan menghindari sentuhan dengan orang lain.
"Kan kalau ganjil genap dilaksanakan berarti orang bagian pakai kendaraan umum kan jadi kendaraan umumnya yang harus diperbanyak supaya orang terangkut kalau nggak orang bertumpuk-tumpuk," ungkap dr. Erlina kepada Tribunnews.com, Kamis (11/6/2020).
Jika diterapkan, dr. Erlina menyarankan kepada penyedia jasa angkutan umum untuk tegas menerapkan terkait protokol kesehatan, jangan sampai penumpang menumpuk di dalam kendaraan umum.
"Jadi mesti tegas penyelenggara angkutan begitu separuh sudah terisi ya sudah kendaraannya jalan jangan diisi penumpang lagi," kata dr. Erlina.
"Jangan karena masih ada orang yang mau naik dibawa terus, ya nggak boleh kan kita harus jaga jarak," ucap dr. Erlina.
Dari sisi penumpangnya juga harus tertip dalam menerapkan protokol kesehatan supaya mengurangi risiko penularan saat naik kendaraan umum.
"Nggak boleh deket-deket kalau mau terhindar dari penyakit ini kan harus memang disiplin. Yaitu saja pilihannya mau disiplin atau beresiko? ," kata dr. Erlina.
