Anggota Komisi IX: Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Harus Berdasarkan Data Ilmiah Agar Tak Bising

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan langkah penanggulangan pandemi Covid-19 harus berdasarkan data ilmiah.

Hal tersebut penting agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan kebisingan.

"Berkaca di negara lain masyarakat bising karena pemerintah mengambil kebijakan yang populis tapi tidak berbasis ilmiah," kata Netty dalam Webinar Menghadirkan Pancasila di Tengah Pandemi, Senin, (1/6/2020).

Terdapat 3 parameter yang menjadi rujukan dalam menangani penyebaran Corona.

Baca: Komnas HAM Sarankan Polda Yogyakarta Turun Langsung Usut Peneror Panitia Diskusi UGM

Pertama yakni memutus mata rantai penyebaran Covid-19, menekan mobilitas, serta menekan angka mortalitas.

Sementara itu, terkait dengan fase new normal yang akan diterapkan pemerintah menurut Netty harus berdasarkan ukuran yang disampaikan WHO.

Sehingga fase new normal tidak menimbulkan gelombang baru penyebaran Covid-19.

Baca: PSSI Besok Kembali Gelar Meeting Virtual Dengan Liga 1 dan Liga 2

"Misalnya ketika penyebaran penyakit ini terkendali berdasarkan R0 atau Rt atau angka kemampuan menginfeksi. Namun pada faktanya belum semua daerah mencapai Rt dan R0 dibawah satu. Ini yang menjadi kritik sejumlah elemen masyarakat bahwa jangan terburu buru new normal bila belum bisa mengendalikan ini," katanya.

Selain itu, menurutnya new normal bisa diterapkan apabila mampu menekan kasus impor atau yang berasal dari luar daerah.

Baca: Mengenal Letda Anong Penerbang Helikopter Cantik Ikut Operasi Salurkan Beras ke Pedalaman Kalimantan

"Hari ini bukan Imported case, tapi transmisi local. Karena sekarang ada terminologi orang tanpa gejala, yang jumlahnya mencapai 86 persen. Ini yang perlu dicermati. Ditambah Indonesia yang paling rendah rasio tes nya. Oleh karena itu hari ini kita tidak tahu persis siapa orang disekitar kita yang terpapar," katanya.