Masyarakat Berdesakan di Mal saat PSBB, Ketua Satgas COVID-19 IDI: Sinyal Kelonggaran PSBB Berbahaya

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Satgas Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. dr. Zubairi Djoerban Sp.PD menanggapi sikap masyarakat yang belakangan ini terlihat seolah abai dengan pandemi Corona saat ini.

Seperti yang diberitakan, masyarakat mulai berdesakan memenuhi ruang publik seperti pusat perbelanjaan atau mal.

Menurut Zubairi, peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia pada Kamis (21/5/2020) kemarin sudah menjawab bahwa saat ini bukan waktunya melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Sekalipun pelonggaran PSBB masih menjadi wacana, Zubairi menyampaikan, sebaiknya wacana tidak dibuka pada publik.

Ia menilai, sinyal pelonggaran PSBB berbahaya bagi masyarakat.

"Di kita ini, kalau (wacana) dibuka di publik tahu-tahu sudah dianggap acc sehingga pasar jadi ramai, mal jadi seru, jadi psikologi massa harus diperhatikan," kata Zubairi pada Tribunnews.com melalui telepon, Kamis (21/5/2020) malam.

"Di Indonesia, kita tahu rakyat kita, ya semua orang maunya segera lepas dari tinggal di rumah, pokoknya mau keluar rumah, nah kalau diberi peluang atau sinyal bahwa kayaknya PSBB sudah bisa dilonggarkan itu bahaya," sambungnya.

Baca: Aktivitas Ibu Kota Mulai Ramai, IDI Sarankan PSBB Jakarta Menerapkan Konsep Larangan Mudik

Zubairi juga mengatakan, pemerintah harus jelas dalam memberi sinyal peraturan pada masyarakat.

Ia pun menekankan, bahwa dalam membuat kebijakan jangan sampai saling bertentangan.

Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PSBB harus ketat dan efektif, maka hal itu harus terus disosialisasikan pada masyarakat.

Menurutnya, sinyal pelonggaran PSBB justru berpotensi disalah artikan oleh masyarakat.

"Jadi kita tahu dimana pasar di Bogor, Tanah Abang, di pasar malam Kemayoran, Surabaya, Semarang, semuanya pada banyak berkerumun di mal, persiapan lebaran, saya kira pemerintah harus jelas sinyalnya," kata Zubairi.

"Tidak boleh membuat sinyal yang bertentangan."

"Kalau PSBB harus ketat dan efektif, udah itu saja diulang-ulang, jangan pakai bilang sebentar lagi bisa pelonggaran, itu bisa disalah artikan oleh rakyat," sambungnya.

Zubairi pun menceritakan ia kerap kali mengabadikan foto jalanan setiap akan berangkat ke rumah sakit.

Menurutnya, seminggu terakhir ini jalanan semakin padat oleh kendaraan.

Oleh karena itu, ia menilai, media berperan penting untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan Covid-19 guna menekan angka penyebaran virus ini.

"Saya kira media juga punya peran penting banget, mungkin udah bolak-balik teman-teman media sampaikan, selain berita update juga pesan bahwa PSBB harus ketat dan efektif, jangan keluar rumah, itu perlu diulang-ulang."

"Psikologi massa kita kelihatannya harus begitu, edukasi harus berulang-ulang ditekankan ke masyarakat," tutur Zubairi.

Peraturan Harus Diperketat

Melihat masyarakat mulai berdesakan di mal, Zubairi menilai hal ini telah menunjukkan bahwa bukan saatnya PSBB dilonggarkan.

Dari fenomena ini, menurut Zubairi, dapat dilihat kurang disiplinnya masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Masyarakat kan kita sudah tahu kurang disiplin, kalau masyarakatnya kurang disiplin ya didisiplinkan, tidak bisa didiamkan," ujarnya.

Zubairi juga membenarkan bahwa aturan PSBB perlu diperketat dan masyarakat lebih didisiplinkan.

Baca: Ketua IDI Daeng M Faqih: Membangkitkan Kesadaran Masyarakat Menjadi yang Paling Penting Saat Ini

"Aturannya diperketat dan didisiplinkan, gak bisa bikin aturan tanpa dijaga oleh polisi atau institusi, RT, RW, Lurah, atau siapa," lanjutnya.

Sementara itu, terkait imbauan presiden supaya masyarakat berdamai dan berdampingan dengan Corona, menurut Zubairi hal itu harus tetap dalam koridor pelaksanaan PSBB yang ketat dan efektif.

"Berdampingan (dengan Corona) itu saya tidak begitu jelas bagaimana maksudnya, tapi juga kemarin presiden bilang itu masih wacana, ini artinya PSBB harus tetap dijalankan."

"Saya kira garis besarnya, yang harus digarisbawahi yaitu PSBB harus ketat dan efektif, yang lainnya ikut pada perintah presiden yang ketat dan efektif itu," kata Zubairi.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta)