Menkominfo Minta Aparat Tegas Terapkan Aturan PSBB, Tapi Jangan Berlaku Kasar pada Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM.COM, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meminta petugas pelaksana di lapangan dapat bertindak tegas kepada masyarakat dalam menerapkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penularan virus corona atau Covid-19.

“Aparat perlu tegas di lapangan, tetapi tidak kasar. Tetap jalankan protokol kesehatan sesuai ketentuan. Kan sudah ada Keputusan Presidennya, jalankan dan implementasikan di lapangan dengan baik,” ujar Johnny saat Rapat Koordinasi Komunikasi Publik via video conference Zoom, Selasa (19/5/2020) mulai pukul 20.30 WIB.

Rapat koordinasi Menkominfo dan Ketua Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Nasional Letnan Jenderal TNI Doni Monardo bersama unsur lain, para pemimpin media massa arus utama, digelar Selasa (19/5/2020) mulai pukul 20.30 WIB.

Baca: Ketum PAN Minta Kadernya di Daerah Kawal Bantuan Sampai ke Tangan Masyarakat

Rapat membahas mengenai penguatan sosialisasi kebijakan pemerintah tentang pengendalian Covid-19 dan arahan strategi komunikasi menjelang Idul Fitri dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Kepala Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19.

Johnny mengatakan, saat ini, semua negara berperang melawan Covid-19.

“Bangsa kita sedang berperang secara semesta. Berperang secara total. Berperang bersama-sama. Penjajah saja sekuat apa pun, kita bisa melawan dengan bambu runcing. Tapi saat ini, kita melawan Covid-19 secara semesta dan bergotong-royong, maka kita berharap dapat segera mengakhiri pandemi Covid,” ujarnya.

Untuk memutus mata rantai pandemi Covid-19, kebijakan terpusat di tangan Presiden.

Baca: Masuk Ramadan Laporan Harian Kasus Corona di Jakarta Naik, Anies: Seakan Kita Menuju Gelombang Kedua

Sebaiknya lembaga apa pun tidak mengambil kebijakan yang tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan presiden.

Dalam upaya menangani Covid-19 harus dilakukan dengan usaha bersama.

Sebagus apa pun usaha yang dilakukan, kalau tidak dipahami, kalau tidak dimengerti, dan kalau tidak dapat dilakukan, maka akan sulit mencapai tujuan.

“Covid ini bukan hanya dialami Indonesia, tetapi sesuai negara di dunia, 213 negara di dunia dibuat pusing. Maka tanpa kehendak masyarakat yang baik, akan sulit kita mengatasinya,” ujar Johnny, yang masih menjabat Sekretaris Jenderal Partai Nasdem.

Baca: Menkumham, Menkeu, dan Jaksa Agung Dijadwalkan Beri Keterangan Dalam Sidang Uji Materi Perppu Corona

Pada bagian lain, ia meminta data-data medis dan non-medis jangan dipertentangkan.

Jangan juga komunikasi publik dipertentantangkan untuk memilih salah satu pilihan, tetapi menjalankan dua-duanya; medis dan non-medis.

Sebab presiden dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan data-data dari lapangan, termasuk dari daerah-daerah.

PSBB jangan diartikan karantina total atau lockdown.

Kedua hal ini berbeda.

PSBB bukan karantina total.

Baca: Daftar Sebaran Virus Corona di Indonesia Selasa (19/5/2020): Jabar 1.700, Jateng 1.175, Jatim 2.377

Belakangan adanya dibuka akses terbatas untuk tranportasi udara, tapi itu bukan berarti pelonggaran terhadap PSBB.

Namun, dilakukan dengan tetap berpedoman pada protokol PSBB.

Menurutnya ada juga masyarakat yang bingung menghadapi istilah PSBB dan lockdown.

Semestinya masyarakat tidak perlu bingung menafsirkan.

Ia juga meminta aparatur pintar menafsirkan kebijakan.

Terkait larangan untuk mudik maupun salat berjamaan saat hari raya Idul Fitri pada 23 atau 24 Mei mendatang, menurut Johnny, pasti banyak pro-kontra.

Tetapi percayalah, presiden mengambil tindakan berdasarkan Undang-undang, bukan atas perasaan-perasaan.

Pada rapat ini, Niniel dari Kepala Staf Presiden (KSP), mengatakan banyak hal mispersepsi di tengah masyarakat, termasuk media massa.

“Seakan-akan ada pelonggaran terhadap PSBB, sebenarnya tidak,” ujar Niniel. (amb)