Banyak PHK dan Bansos Belum Tersalurkan, Pemprov Sumut Tak Berdaya Tekan Penyebaran Covid-19

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumatera Utara (Sumut) dinilai gagal dalam menghadapi dan tak berdaya menekan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Penilaian itu datang dari HMI Sumut, GMKI Sumut, GMNI Sumut serta PMKRI Sumut yang tergabung dalam kelompok Cipayung.

Ketua Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi mengatakan bahwa pemprov mengalami kegagalan di sektor kesehatan dan kondisi sosial masyarakat.

Baca: Ferdian Paleka Alami Perundungan dalam Sel, Para Tahanan Akui Tak Suka Aksi Prank Sembako Isi Sampah

"Sektor kesehatan sudah gagal sejak awal, pemprov tidak berdaya menekan penyebaran virus corona. Selain di kesehatan, bukti-bukti kegagalan terlihat nyata pada sektor ekonomi hingga kehidupan sosial masyarakat," ujar Hasbi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/5/2020).

Hasbi menjelaskan Pemprov Sumut tidak mencari solusi terhadap masyarakat yang terkena PHK dan dinilai tidak memiliki data sasaran bantuan yang valid, serta tidak dapat memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan baik.

Dia menilai pemprov dalam hal ini telah abai. Menurutnya hal ini sangat merugikan masyarakat yang kurang mampu.

"Hingga saat ini pemprov belum juga merampungkan data tentang masyarakat yang berhak menerima bantuan, padahal di daerah lain sudah mulai diturunkan bantuannya. Dan hampir seluruh jenis kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga yang luar biasa, pertanda pemprov tak berdaya," jelasnya.

Baca: BREAKING NEWS: Kapolsek Pelepat Jambi Ditusuk, Kanit Tipidter Disandera Massa

Sementara Ketua Umum Korwil GMKI Sumut-NAD Gito Pardede, menilai Pemprov Sumut perlu mempersiapkan skenario baru di tengah pandemi Covid-19 jika tidak ingin semakin banyak korban berjatuhan.

Selama tiga bulan terakhir, ia mengungkap Pemprov Sumut telah mengeluarkan sederet kebijakan terkait penanganan wabah Covid-19. Mulai dari menggeser anggaran, relaksasi ekonomi hingga pengaturan kehidupan masyarakat.

"Namun beberapa kebijakan di antaranya bersifat dilematis, tanpa fokus dan nyaris tanpa terobosan karena korban covid DI Sumut melonjak tinggi beberapa hari terakhir," kata Gito.

Baca: Korsel Kirim 2 Juta Masker Ke AS, Bantu Lawan Pandemi Covid-19

"Pemprov juga perlu memperhatikan sektor pertanian dengan dalam pemenuhan sembako bisa dipakai produk lokal agar petani sumut bisa tetap bertani. Begitu juga dengan sektor pendidikan yang menjadi sorotan adalah SD-SMA, belum ada kita lihat bantuan belajar yang diberikan kepada mereka baik sarana / prasarana terlebih siswa yang di desa padahal universitas sudah berikan bantuan pulsa untuk daring mahasiswa," sambung Gito.

Ketua DPD GMNI Sumatera Utara Paulus Peringatan Gulo, juga angkat bicara bahwa pendistribusian sembako untuk masyarakat dari Pemprov terbilang lambat. Buktinya, kata dia, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bahan pokok.

Paulus pun berharap Pemprov memiliki rencana cadangan agar penanganan covid-19 cepat dilakukan dan tidak berdampak ke ekonomi masyarakat.

"Kita menyarankan pemprov Sumut untuk sembako yang mau dibagikan itu dikonfensikan saja ke uang tunai, agar perputaran ekonomi masyarakat bisa dibangkitkan kembali. Sama halnya yang telah dilakukan oleh Bupati Tapanuli Utara untuk memperbaiki ekonomi masyarakatnya yang sudah hancur diporandakan oleh Covid-19," ujar Paulus.

Kemudian, Komisaris Daerah PMKRI SUMBAGUT periode 2018-2020 Parno Mahulae meminta agar pemprov bergerak lebih sigap. Sebab dalam sehari masyarakat yang terinfeksi positif corona bisa bertambah 22 orang dan hal ini menjadi catatan buruk dalam penanganan Covid-19.