Amnesty International Indonesia Kritik Transparansi Informasi Terkait Covid-19

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Amnesty International Indonesia melihat kurangnya transparansi informasi berkaitan dengan penyebaran pandemi virus corona (Covid-19).

Hal itu ditemukan Amnesty Internasional Indonesia pada awal-awal virus ini menyebar di Indonesia.

"Di awal itu kami melihat kurangnya transparansi di dalam mengelola informasi berkaitan dengan penyebaran wabah pandemi," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam Webinar "Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia," yang ditayangkan di Channel Youtuber Amnesty Internasional Indonesia, Minggu (10/5/2020).

• Baca: KSAD Pastikan Ruang CICU RSPAD Steril dan Siap Merawat Pasien Non Covid-19

Keterbatasan informasi itu kata dia, memang diakui oleh pemerintah termasuk juga oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat itu Jokowi mengatakan memang sengaja dibatasi ditutupi untuk mencegah kegaduhan yang bisa berdampak secara sosial maupun secara ekonomi.

"Tentu saja alasan itu bisa dimengerti dan kita tidak ingin terjadi dampak ekonomi yang membuat orang banyak kehilangan pekerjaan atau usaha berhenti, konsumsi nasional berkurang dan seterusnya," jelasnya.

Tetapi imbuh dia, semua pihak ingin juga ada kejujuran dan keterbukaan penuh di dalam memberikan informasi.

Tak lain menurut dia, agar diketahui persebaran wabah itu seperti apa dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mitigasi secara mandiri.

"Tentu saja di manapun di dunia ini, negara tidak bisa sendirian. Karena itu memerlukan peran masyarakat. Masyarakat tidak mungkin bisa mengambil peran yang tepat, kalau tidak didasarkan pada informasi yang akurat," jelasnya. (*)