Bima Arya Cerita Perjalanan Dinas Dipotong 80 persen hingga Sulit Mendata Warga Terdampak Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Wali Kota Bogor Bima Arya menceritakan bagaimana kondisinya usai menjadi 'almuni Covid-19'.

"Dua hari sebelum saya dinyatakan positif sampai harus indekost di Rumah Sakit selama tiga minggu. Saya perintahkan seluruh dinas hitung ulang dan tunda hal-hal yang tidak penting," ucap Bima Arya ‎Dalam sebuah diskusi secara daring via aplikasi zoom, Sabtu (9/5/2020) bertema Cegah Korupsi di Tengah Pandemi.

Baca: Sri Mulyani Sebut Pelatihan Bahasa Inggris Paling Diminati Peserta Kartu Prakerja

"Padahal saat itu PAD Bogor di puncak kejayaan. Ada beberapa infrastruktur besar yang kami rencanakan. Setelah dilakukan realokasi, refocusing yang tidak penting digeser," kata Bima Arya.

"Perjalanan dinas wali kota dipotong 80 persen, makan, minum operasional kantor. Semua dipotong 50 persen, kondisi seperti ini sulit. Saya keluar dari Rumah Sakit, PAD drop tinggal 40 persen," tambahnya lagi.

Hal lainnya, Bima Arya juga menuturkan bagaimana sulitnya mendata warga yang betul-betul terdampak virus corona.

Karena banyak warga yang seharusnya tidak menerima manfaat justru terdaftar sebagai keluarga miskin.

Bima Arya juga dibuat bingung dengan membeludaknya warga Bogor yang tiba-tiba mengaku dan merasa perlu menerima bantua‎n sosial dari pemerintah.

"‎Data dari RT/RW ada 192 ribu KK yang dianggap terpapar. Ini kan luar biasa, dari 237 ribu KK ada 192 ribu yang dianggap miskin, terpapar," ujarnya.

Akhirnya kembali dilakukan pendataan hingga didapatkan jumah 150 ribu KK.

Meski begitu, masih ada saja warga yang merasa belum menerima bantuan.

Mereka diminta mendaftarkan diri dengan lebih dulu mengisi NIK di aplikasi buatan Pemkot Bogor, yaitu Sistem Kolaborasi dan Solidaritas untuk Rakyat atau Salur.

Sempat Dihubungi Ratusan Emak-emak

Situasi pandemi virus corona atau Covid-19 diakui Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya tidak mudah.

Meski begitu, di masa pandemi ini, dia selalu menekankan pentingnya tranparansi dan pengawasan.

Baca: Virus Corona Bisa Ganggu Sistem Saraf dan Otak? Ini Penjelasan Sejumlah Ahli

Utamanya dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos).

Dalam sebuah diskusi secara daring via aplikasi zoom, Sabtu (9/5/2020) bertema Cegah Korupsi di Tengah Pandemi, Bima Arya menjabarkan upaya pengawasan yang telah dilakoni dirinya dan jajaran.

"Situasi ini benar-benar tidak mudah. Lagi perang harus menolong banyak orang tapi sesuai aturan dan logistik sudah mau habis," kata Bima Arya.

Rentang hulu-hilir banyak, harus pastikan sumber pendanaan, tepat aturan, pengiriman bantuan tepat target dan pengawasan‎," ujar Bima Arya.

Dalam pengawasan, Bima Arya mengaku sudah sering mewanti-wanti jajarannya hingga camat dan lurah jangan sampai melakukan penyelewengan.

Jika terbukti dirinya tidak segan menyeret kasus itu ke ranah pidana.

Untuk makin mengawasi bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran, Bima Arya merasa perlu untuk melibatkan publik disamping ‎adanya pengawasan dan pendampingan dari MOU maupun inspektorat.

‎"Warga saya umumkan, bagi warga yang merasa ada penyelewengan silahkan datang langsung ke Balaikota. Begitu saya umumkan, puluhan emak-emak yang tidak punya Handpone untuk melaporkan online langsung datang," imbuhnya.

Bima Arya melanjutnya, setidaknya per hari ada 50-100 emak-emak yang mengadu dan seluruhnya dilayani dengan baik.

Di sisi lain kanal pengadilan via hotline 112 dan beberapa aplikasi juga berjalan.

Kepala Desa Diminta Segera Sinkronisasi Data Penerima BLT

 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepala daerah mempercepat sinkronisasi data penerima bantuan langsung tunai desa.

Hal itu dimaksudkan agar penyaluran dapat segera diselesaikan.

Baca: Mensos: Angka Kemiskinan Diprediksi Naik 10 Hingga 12 Persen Akibat Pandemi Covid-19

Terutama, bagi warga desa yang terdampak akibat pandemi virus corona (Covid-19).

"Saya harap seluruh kepala daerah melakukan percepatan sinkronisasi data yang sudah disetor agar ada percepatan penyaluran BLT (bantuan langsung tunai,red) desa," ujar Abdul Halim sata konferensi pers melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/5/2020).

Halim mengatakan, sebagai wujud komitmen perhatian pemerintah sesuai instruksi Presiden Jokowi, maka dana desa akan direalokasi menjadi BLT.

Mendes menjelaskan, BLT dana desa akan dituju bagi warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi Covid-19 dan belum mendapat apapun dari kebijakan pemerintah.

"Jadi mereka yang belum dapat PKH, program pangan non tunai, itu sasaran penerima BLT dana desa. Ditambahkan disana adalah keluarga yang memiliki kerentanan, keluarga sakit kronis, juga masuk sebagai faktor penerima," jelas Halim.

Selain itu, Mendes Halim menjelaskan mekanisme penyaluran BLT dana desa.

Baca: Ibas: Golongan Masyarakat Ekonomi Menengah ke Bawah Paling Terdampak Pandemi Covid-19

Nantinya, relawan desa yang dibentuk kepala desa akan melakukan pendataan ke RT dan diupayakan pendataan dilakukan oleh tiga orang relawan desa.

"Karena ini pendataan baru, keluarga miskin karena kehilangan mata pencaharian ini butuh pendefinisian miskin. Nah, jadi indikatornya karena kehilangan mata pencaharian. Pendataan oleh 3 orang agar ada kesepahaman lebih dari 1 orang bahwa keluarga itu miskin," katanya.

Prediksi Tentang Naiknya Angka Kemiskinan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan proyeksi pemerintah angka kemiskinan akan naik menjadi 10 hingga 12 persen akibat Pandemi Covid-19 atau virus corona. 

"Kalau perkiraan atau proyeksi sudah disebut ada kenaikan 10-12 persen, angka kemiskinan sekarang 9,2 persen yang terakhir itu perkiraan sedangkan kita ini bicara yang nyata," kata Muhadjir dalam video konferensi,  Jumat (8/5/2020).

Baca: Mensos: Angka Kemiskinan Diprediksi Naik 10 Hingga 12 Persen Akibat Pandemi Covid-19

Saat ini pemerintah, menurut Muhadjir, masih menghimpun data warga tidak mampu dari Rt/RW.

Pemerintah nantinya akan memberikan bantuan pada masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS.

"Sekarang dalam proses menghimpun data-data langsung dari RT/RW kita akan olah untuk DTKS makanya dalam bantuan sosial yang dilakukan lewat Mensos dan Mendes ada yang dari DTKS dan non-DTKS dihimpun dari RT/RW," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Julia Batubara mengatakan bahwa pihaknya masih mendata jumlah warga miskin yang tidak masuk DTKS.

Pasalnya, program jaring pengaman sosial saat ini masih berjalan.

Baca: Ibas: Golongan Masyarakat Ekonomi Menengah ke Bawah Paling Terdampak Pandemi Covid-19

Meskipun demikian kementeriannya mengantisipasi kenaikan jumlah warga miskin.

"Kami antisipasi jumlah keluarga miskin pasca covid akan bertambah ada beberapa lembaga survei jadi 10 sekian persen atau bahkan ada yang ekstrim 12 persen kami belum bisa memberikan angka pasti kami antisipasi meningkat jumlahnya," pungkasnya.

‎