Politisasi Bansos saat Corona, Pengamat Khawatir Banyak Kampanye Terselubung Mendekati Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendekati Pilkada Serentak 2020, fenomena tindakan moral hazard mulai bermunculan.

Terbaru, viral kabar seorang bupati di Jawa Tengah saat ini yang mem-branding dirinya pada berbagai paket bantuan penanganan pandemi Covid-19 yang berasal dari dana pemerintahan dan bukan dana pribadi yang bersangkutan.

Pengamat Politik Indekstat Ary Santoso mengatakan di tengah pandemi Covid-19 ini, Kepala daerah terutama yang berstatus petahana pada kontes Pilkada Serentak 2020 dimohon tidak menggadaikan moralnya dengan melakukan kampanye terselubung.

Baca: Trending karena Foto Diri di Hand Sanitizer, Ini Permintaan Maaf Bupati Klaten & Jejak Politiknya

Kementerian Dalam Negeri sebagai pengampu pemerintah daerah bersama dengan KPU perlu memberi perhatian lebih pada aspek fairness dalam pelaksanaan Pilkada, terutama bila betul-betul akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti.

"Perlu diadakan semacam aturan atau code of conduct bagi pemerintah daerah dalam teknis pemberian berbagai bantuan penanggulangan Covid-19. Bila tidak, Pilkada akan rawan dengan praktek kampanye terselubung dan kualitas kompetisinya akan rendah," kata Ary kepada Tribun, Rabu (29/4/2020).

Baca: Buruh Ingatkan Kewajiban Pengusaha Membayar THR

Menurutnya, tindakan abuse of power seperti yang dilakukan oleh kepala daerah akan semakin marak terjadi menuju Pilkada 2020 terutama kepala daerah yang akan mencalonkan kembali pada pilkada serentak Desember tahun ini.

Mengingat tahapan pilkada seperti proses kampanye tatap muka yang sulit untuk diadakan.

"Menyulap bantuan sosial menjadi alat peraga kampanye terselubung menjadi opsi yang menarik dan menguntungkan terutama untuk kandidat petahana," pungkasnya.