Fraksi PAN Minta Jokowi Tak Setengah-setengah Melarang Mudik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menjalankan kebijakan pelarangan mudik di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

Hal tersebut disampaikan Yandri setelah Presiden Jokowi menyatakan larangan mudik bagi masyarakat pada lebaran tahun ini. 

"Imbauan atau kebijakan pemerintah larang mudik, jangan setengah-setengah," ujar Yandri kepada wartawan, Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Menurut Yandri, larangan mudik harus diikuti dengan menghentikan operasi angkutan transportasi umum antar kota dan antar provinsi, baik darat, udara, maupun laut. 

Baca: KIB Bagikan Makanan-Masker Gratis bagi Warga Terdampak Covid-19

"Kalau masih beroperasi, tentu pergerakan masyarakat masih akan banyak, mereka bisa beli tiket pulang kampung," ucap Wakil Ketua Umum DPP Partai PAN itu. 

"Jadi kami minta, kalau memang serius pemerintah melarang mudik, ya tegas saja jangan setengah-setengah. Jangan seolah-olah berbuat tapi tidak berbuat gitu loh pemerintah," sambung Yandri. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan larangan kepada masyarakat untuk mudik pada hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Baca: Positif Corona, Jasad ABK KM Bukit Raya Dimakamkan di Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas antisipasi mudik 2020, Selasa, (21/4/2020).

"Pada hari ini saya ingin menyampaikan, mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden.

Larangan tersebut dilakukan karena masih tingginya angka masyarakat yang mudik di tengah Pandemi Corona.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih ada 24 persen masyarakat yang mudik, meski sudah ada himbauan untuk tidak melakukannya.

"Dari hasil kajian di lapangan, pendalaman di lapangan, survei Kemenhub, bahwa yang tidak mudik 68 persen, yang masih bersikeras mudik 24 persen, dan sudah terlanjur  mudik 7 persen. Masih ada angka yang sangat besar," katanya.