PSI DKI Minta Pemprov Buka Data Penerima Bansos Covid-19 secara Online

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka data penerima bantuan sosial bagi warga terdampak virus corona (Covid-19) secara online.

Pemprov DKI Jakarta seharusnya meniru langkah Pemerintah Kota Bekasi yang membangun sistem transparansi data penerima bansos lewat situs bansoscovid19.bekasikota.go.id.

"Melalui sistem ini, seluruh warga bisa memasukkan NIK dan melacak sendiri apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak," ujar Anggota DPrD DKI F-PSI William Aditya Sarana dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Rabu (15/04/2020).

Dengan adanya sistem pendataan yang dapat diakses publik secara terbuka ini, menurut William, sangat penting. Terlebih penerima bansos kali ini tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga ada pekerja informal dan formal yang di-PHK atau dirumahkan.

Baca: Pelantikan Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Digelar Siang Ini: Konsep Minimalis

Baca: Update Terbaru Kasus Covid-19 di Seluruh Dunia hingga 15 April 2020 : Total 1.973.715 Kasus

Baca: Soal Tak Ada THR , Wakil Ketua MPR : Bukan Hanya Setuju Tapi Syukur Alhamdulillah

"Sebelumnya kan, mereka tidak terdaftar. Sekarang yang tersedia hanya layanan call center Dinsos yang sulit dihubungi. Tidak ada kejelasan soal status bantuan, warga jadi resah,” ujarnya.

Lebih lanjut, William menerangkan warga yang belum mendapatkan bansos memang bisa mendaftarkan diri ke RW setempat, tetapi pendaftaran dilakukan manual dan memiliki akurasi rendah dan rentan diselewengkan.

Selain itu, aparat RT/RW juga sibuk mengurus distribusi bantuan ke rumah warga, sehingga beban kerjanya, William menilai, akan sangat berat kalau harus mengerjakan pendataan manual. 

“Seharusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online sehingga dapat dipantau proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos. Semua harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa tenang di rumah karena ada kejelasan akan status, dan proses pendataan bansos,” tambahnya.

Apalagi saat ini, dikatakan William, banyak sekali skema bansos Covid-19 yang diberikan ke masyarakat baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Banyaknya skema tersebut, lanjut WIlliam, membuat kebingungan di masyarakat karena minimnya informasi siapa yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang mereka dapatkan.

“Karena itu, selain dapat digunakan untuk melacak status, sistem informasi ini nanti juga harus memuat penjelasan tentang berbagai skema bansos yang bisa diperoleh warga," lanjutnya.

Ia berharap data online tersebut segera tersedia secara online, agar masyarakat bisa memastikan status bansos mereka sebelum pembagian bansos tahap dua diberikan minggu depan.

"Tujuannya supaya warga mudah dalam mencari informasi bansos dan menentukan skema bansos mana yang bisa diakses berdasarkan persyaratan yang ada. Kalau perlu, sistem ini menghubungkan berbagai link pendaftaran bansos yang terpisah-pisah. Jadi, semacam one stop service and information center terkait bansos,” pungkas William.