Presiden Jokowi: Ada 103 Daerah Belum Anggarkan Jaring Pengaman Sosial Terkait Corona

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, sebanyak 103 daerah belum menganggarkan jaring pengaman sosial dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-nya untuk menangani virus corona (Covid-19).

Lalu, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi terkait virus corona.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna melalui telekonferensi, Selasa (14/4/2020).

Baca: Muncul Gejala Baru Covid-19, Pasien Merasa Gatal dan Kulitnya Merah

“Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19,” kata Jokowi.

“Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan memiliki feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” jelas Presiden.

Jokowi menilai, hal ini menunjukan pemerintah daerah (pemda) belum aware terhadap penanganan virus corona.

Baca: Paham Jokowi Tak Mau Lockdown, Karni Ilyas Bandingkan dengan Singapura hingga AS: Kita Enggak Punya

“Saya melihat, saya cermati, saya catat. Masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual,” kata Jokowi.

Untuk itu, Kepala Negara menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan arahan yang jelas kepada pemerintah daerah.

Sehingga, sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalan menanggukangi pandemi corona bisa berjalan dengan baik.

“Sekali lagi saya minta Mendagri, bu Menkeu membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran kegiatan-kegiatan yang ada sehingga pemerintah pusat, pemda memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid-19,” jelas Jokowi.